Sekilas Tentang Privatisasi Air

 

Mengacu kepada pasal 33 UUD 1945 yang mangamanatkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”, seharusnya air dikelola oleh negara/pemerintah demi kemakmuran rakyat banyak. Kenyataanya pemerintahan saat ini lebih suka untuk mempercayakan pengelolaan air kepada pihak swasta. Peraturan yang lahir untuk mengatur sumber daya air adalah  UU No 7 tahun 2004.[1]

UU No 7/2004 itulah yang menjadi payung privatisasi air, namun jauh sebelum itu, privatisasi air sudah terjadi. Misalnya di Jakarta, privatisasi layanan air bahkan sudah dimulai sejak tahun 1998, dan bahkan kemudian pengolaan air bersih di Jakarta dikuasai oleh dua korporasi asing, yaitu Suez Environnement dari Perancis dan Thames Water dari Inggris.[2] Di Makasar, sejak 2004 pemerintah kota gencar mewacanakan kerjasama antara PDAM dengan PT Traya (sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyediaan air bersih) dengan motivasi pelayanan publik atas air bisa lebih baik, dan keuntungan PDAM semakin meningkat. Kenyataanya ketika kerjasama dilakukan, PDAM Makasar justru menjadi terbebani hutang, dan untuk menutup hutang itu PDAM dua kali menaikan tarif air yaitu pada tahun 2006 dan 2011.[3]

Sengketa masyarakat dengan perusahaan juga beberapa kali terjadi dalam sektor pengelolaan air. Misalnya di Banten, terjadi perlawanan petani yang terusik dengan keberadaan Danone. 9000 keluarga Petani merasa dirugikan dengan turun drastisnya debit air irigasi semenjak Danone beroperasi di wilayah itu. Awal 2008, sekitar 100 hektar sawah dikonversi oleh Danone menjadi sumur arthesis penghasil air. Tak ayal, petani-petani itu melawan. Mereka mendorong pemerintah lokal maupun pusat untuk bertindak. Walhasil akhir 2008, kegiatan Danone di wilayah itu dihentikan. Perjuangan ternyata belum terhenti karena ternyata pada tahun 2010 Danone beroperasi kembali disitu. Awal 2011 para petani Banten itupun menggerudug Kedubes Perancis untuk mengadukan Danone yang selain mengancam pasokan air, juga dianggap menyepelekan Pemerintah Indonesia.[4]

Di Perancis pernah terjadi privatisasi air yang berujung pada membengkaknya harga air. Ketika itu tahun 1985 pengelolaan air diserahkan kepada pihak swasta (perusahaan Veolia dan Suez) yang kemudian menguasai distribusi dan produksi air di Paris. Dalam 15 tahun terjadi kenaikan harga air sebesar 260%. Hal ini kemudian direspon dengan perlawanan oleh oposisi yang terdiri dari kelompok kiri dan kelompok pejuang ekologi. Pada tahun 2010, perlawanan kelompok oposisi berhasil dan mereka melakukan perubahan pada sektor pengelolaan air. Dibentuklah perusahaan publik untuk mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta, dan ketika berjalan harga air bisa turun sampai 8% meskipun baru di tahap awal.[5]

(Pandu Yuhsina Adaba)


[1] Beberapa pihak mengaitkan lahirnya UU No 7/2004 ini dengan desakan IMF  kepada Pemerintah Indonesia  untuk melakukan privatisasi sumber daya air sebagai tejemahan dari progam WATSAL (Water Resources Sector Adjustment Loan) yang diinisasi World Bank. Sumber: Position Paper Koalisi NGO (Walhi, PHBI, FSPI, FPPI, SBJ) berjudul “Kejahatan Kemanusiaan World Bank dan IMF”. Agustus 2006.

[2] Kerjasama berlangsung 25 tahun dari 1998 sampai 2023. Sumber artikel: http://www.berdikarionline.com/lipsus/20110907/malapetaka-swastanisasi-air-di-makassar.html diakses 5 Maret 2013.

[4] Sumber: http://www.spi.or.id/?p=789 diakses 7 Maret 2013.

Iklan

Obat Yang Manis belum Tentu Manjur

Salah diagnosa dari sebuah penyakit yang menimpa tubuh seseorang bisa mengakibatkan pengobatannya salah. Pengobatan yang salah bisa membahayakan nyawa orang sakit tersebut. Jadi Salah diagnosa dalam menentukan penyakit seseorang dapat membahayakan nyawa orang yang sakit tersebut. Secara sederhana itu menjadi salah satu silogisme yang menyangkut dunia kedokteran/pengobatan. Lantas bagaimana kalau yang sakit adalah masyarakat? Apakah silogisme itu juga berlaku untuk proses diagnosa dan pengobatannya?

Baiklah, mari kita sedikit melompat dengan membicarakan carbon tradding. Istilah itu sedang cukup populer dibicarakan di Indonesia, namun banyak juga yang belum mengerti apa artinya. Bermula dari kekhawatiran pemanasan golbal (global warming) dan kerusakan lingkungan akibat polusi yang diakibatkan proses industri, maka banyak orang berusaha mencari solusi. Menurut mereka, industri mau tak mau harus terus berjalan, namun kelestarian lingkungan harus terus dijaga. Paradoks? Atau keren? Silahkan menilai.

Tahun 1997, lahirlah protocol kyoto yang secara sederhana dapat diartikan sebagai “ persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya[1]. Dalam arti lain, negara-negara Industri besar membayar kompensasi kepada negara yang memiliki hutan luas karena dari hutan hanya hutanlah yang bisa menyerap CO2. [2]

Sebuah perusahaan/industri akan ditetapkan batas maksimal dimana dia diijinkan menghasilkan karbon dioksida (CO2). Apabila dia ingin menambah kuota produksi yang berarti juga harus menambah jumlah CO2 yang dihasilkan, dia harus mendapatkan/membeli dari kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan/pihak lain. kalimat ini mungkin masih terlalu rumit untuk dipahami sehingga ada baiknya untuk menjelaskan lewat ilustrasi :[3]

Kasus Pertama: “Seandainya anda memiliki 2 perusahaan, A dan B. Masing-masing mengeluarkan emisi karbondioksida 100.000 ton tiap tahun. Pemerintah ingin perusahaan-perusahaan menurunkan emisinya hingga 5 persen. Masing-masing perusahaan memiliki hak atau diperbolehkan untuk mengemisi 95,000 ton tahun ini. Setiap perusahaan harus mengurangi emisi 5000 ton atau membeli hak mengemisi sebesar 5000 ton dari perusahan / orang lain”.

Kasus Kedua: “Seandainya 2 perusahaan yang sama, A dan B, masing-masing mengemisi 100,000 ton karbondioksida per tahun. Lagi-lagi, pemerintah ingin agar mereka mengurangi emisi hingga 5 persen, jadi masing-masing perusahaan dibolehkan membuang karbondioksida sebesar 95,000 ton.Tetapi sekarang, pemerintah mengatakan pada masing-masing perusahaan bahwa jika mereka tidak ingin mengurangi emisinya 5000 ton pertahun, mereka memiliki pilihan lain. Mereka dapat melakukan investasi di luar negeri pada proyek-proyek yang dapat mereduksi karbon hingga 5000 ton atau hingga 5000 ton”. 

Ada yang janggal pada carbon tradding. Negara-negara maju memilih untuk memberikan kompensisai kepada negara berkembang yang memiliki hutan agar menjaga hutannya. Padahal untuk kasus Indonesia, kebanyakan industri berjalan dengan investasi modal asing dari negara-negara maju.[4]  Artinya, ada ketidak konsistenan dari  negara-negara industri maju itu dalam hal mengurangi emisi karbon. Mengapa itu bisa terjadi? Tentu modal harus tetap diputar agar tidak terjadi defisit perusahaan. Mau tak mau, investasi baru harus terus digelontorkan oleh perusahaan.

Di sisi lain, dengan adanya carbon tradding, akan lebih menutup kemungkinan Indonesia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam di wilayahnya sendiri. Padahal untuk mengejar ketertinggalan terhadap negara-negara industri maju, eksplorasi dan eksploitasi Indonesia atas kekayaan di wilayahnya sendiri tentu diperlukan. Lalu apakah kompensasi dari penjagaan atas hutan yang akan menyerap karbon itu sebanding dengan pendapatan atas eksploitasi kekayaan alam kita?

( Pandu Yuhsina Adaba ) 

 

 


[1] Yang termasuk jenis-jenis gas berpotensi menyebabkan pemanasan global ialah:  karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC.

[4] Sumber: http://koranandalas.com/?p=77 diakses 10 November 2012.

Petani Di Kubu Raya Ditangkap

September 2012, disaat masyarakat Kalbar sebagian larut dalam hingar bingar Pilgub yang diikuti oleh 4 kontestan. Kampanye disana-sini dilakukan oleh timses masing-masing calon. Begitu pula dengan KPU yang sibuk mengurus administrasi pemilukada plus rajin bersosialisasi tentang tata cara pencoblosan di Hotel-hotel mewah sampai di balai-balai desa. Tapi lain dengan nasib malang Iskandar. Petani ini mesti ditangkap aparat Polsek  gara-gara terlibat Sengketa tanah dengan PT Sintang Raya di desa Seruat, Kec Kubu, Kab Kubu Raya. Lahan yang menjadi objek sengketa adalah Areal Mangrove dengan kedalaman Gambut diatas 4 Meter menurut peraturan dilarang untuk dijadikan perkebunan Skala Besar.  Menyikapi ini, tentu petani-petani di sputaran area sengketa melakukan penolakan. Apes bagi Iskandar, dia ditangkap.

Penangkapan Iskandar dilakukan oleh aparat Polsek Kubu tanpa menunjukkan Surat Tugas dan penjelasan alasan. Yang lebih konyol, Surat tugas dan pemanggilan baru diberikan pada pukul 13.10 WIB, padahal penangkapan dilakukan pukul 09.40 WIB. Dalam surat itu, status Iskandar adalah sebagai Saksi, namun dia mengaku sempat ada paksaan dalam proses penangkapannya. Tidak berhenti disitu, ketika dipulangkan, Iskandar mesti rela meninggalkan celana yang dipakainya sebagai barang bukti.

Keanehan lain adalah Dalam surat panggilan dengan no. surat Sp.Panggil/ 103/ VIII/ 2012, tertera nama IS MEWAH, namun petani yang ditangkap adalah bernama ISKANDAR. Tentu sebuah kesalahan yang cukup fatal. Selain itu,  Status teritori dalam penyidikan kasus pembakaran lahan adalah di POLSEK Kec. Kubu, Namun penyidikan kawan Iskandar dilakukan di POLSEK Kota Pontianak. 

– Pandu Yuhsina Adaba –

 

Esuk Dele Sore Tempe, Sansoyo Mrene Sansoyo Kere

 Agenda santap sahur kali ini disuguhi berita tentang banyaknya pedagang dan produsen tahu-tempe di Jakarta mogok berjualan selama tiga hari mulai Selasa (24/7/2012) sehingga stok tahu dan tempe di beberapa pasar nyaris kosong. Kenapa mereka mogok? Menurut berita, harga bahan baku tahu-tempe melonjak sehingga produsen dan pedagang merugi. Harga kedelai naik dari Rp600.000,- menjadi Rp 800.000,- per kuintal.[1] Pukulan yang berat bagi produsen dan pedagang karena  jika harga tahu dan tempe dinaikkan para pembeli tetap menawar harga. Jika mereka tidak mendapat penawaran yang pas, pembeli menjadi enggan untuk membeli tahu dan tempe. Tetapi jika harga tahu dan tempe tidak dinaikkan, pedagang akan kesulitan karena tidak mendapat keuntungan. Seperti makan buah simalakama.

Tentunya perlu ditelusuri masalahnya, apa penyebab naiknya harga kedelai itu. Terkait hal ini, Menteri Pertanian kita, Suswono punya pendapat: naiknya harga di pasar internasional dipicu kekeringan yang menggagalkan panen kedelai di Amerika. Gagal panen di AS menyebabkan suplai jadi berkurang dan meningkatkan permintaan kedelai ke negara lain penghasilnya sehingga otomatis harga terdorong naik. Indonesia termasuk yang terkena dampaknya yang jadi kekurangan kedelai impor. Akibatnya kedelai produksi dalam negeri harganya ikut terdongkrak akibat tingginya permintaan.[2] Menurut Suswono, kenaikan harga justru memberikan dampaknya positif buat pendapatan petani kedelai kita. Selama ini harga kedelai kurang menarik sehingga petani tak tertarik menanamnya. Dengan kenaikan harga itu, petani menjadi lebih bersemangat untuk menanam kedelai.

Menanggapi permasalahan tersebut, menteri perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan bahwa masalah itu akan diatasi dengan cara membebaskan bea masuk kedelai impor dari lima persen menjadi nol persen. Impor lagi, impor lagi. Saya menjadi teringat obrolan saya bersama seorang wartawan televisi nasional yang pernah melakukan investigasi di Madura terkait kebijakan impor garam.  Dia benar-benar shock melihat begitu banyak garam mangkrak di gudang tidak terjual sementara pemerintah melakukan kebijakan impor dengan alasan mengamankan pasokan domestik. Kebijakan ini pernah ditentang secara frontal oleh Fadel Muhamad.[3] Tetapi kemudian, tak lama setelah itu Fadel dicopot dari jabatannya sebagai menteri. Motivasi pencopotan tidak jelas, namun sebagian orang menduga ada kaitannya dengan masalah peyegelan garam import.[4]

Kembali kepada pembahasan kedelai, kabar yang agak berbeda muncul dari Yogyakarta. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY, Asikin Chalifa mengeluarkan pernyataan bahwa kenaikan harga kedelai  ini tidak wajar sehingga bisa memicu kepanikan, padahal stok masih aman. Oleh karena itu, Asikin menyarankan agar kita jangan tergantung dengan impor.[5] Kebijakan impor hanya akan semakin menambah ketergantungan.

Pendapat Asikin tentunya perlu didukung, apalagi jika kita coba sandingkan dengan data yang dimiliki oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Disebutkan oleh KRKP bahwa konsumsi kedelai masyarakat kita pertahun mencapai 2,4 juta ton. Jumlah permintaan kedelai yang tinggi itu tidak mampu dicukupi oleh pasokan domestik sehingga lebih dari 64 persen harus didatangkan dari negera lain seperti AS, Kanada, China, Ukraina dan Malaysia. Pada kenyataanya jumlah produksi kedelai kita tiap tahun turun. KRKP mencatat dalam periode tahun 1990 sampai 2011 terjadi penurunan drastis produksi kedelai dari angka 1.4 juta ton menjadi 851 ribu ton. Sementara itu, dalam periode yang sama terjadi kenaikan jumlah kedelai impor dari 541 ribu ton pada tahun 1990, maka pada tahun 2011 mencapai 1,5 juta ton. [6]

Apa yang bisa kita tarik dari paparan angka-angka tersebut? Bahwa selama ini permintaan masyarakat atas kedelai sebenarnya cukup bagus, namun justru yang terjadi adalah penurunan jumlah produksi kedelai. Bukankah merupakan sebuah anomali. Apalagi jika disandingkan dengan kenaikan jumlah kedelai impor yang cukup pesat. Artinya selama ini peluang adanya permintaan masyarakat terhadap kedelai ditangani pemerintah dengan solusi praktis: “Import”. Solusi import ini bukanya tanpa resiko karena tentunya akan menambah ketergantungan. Jika ketergantungan sudah sedemikian mengakar, sedikit saja terjadi perubahan stok dan harga dunia akan membawa dampak besar di dalam negeri. Apalagi jumlah permintaan yang besar itu tidak diimbangi dengan cadangan stok dalam negeri.

Ada baiknya jika merujuk pula kepada orang-orang yang pernah memproduksi kedelai di negeri ini. Kolega saya, Rahmawati namanya. Sewaktu kecil tinggal di lereng Gunung Lawu. Dia menyebutkan bahwa masyarakat disana biasanya sehabis masa tanam padi pasti menanam kedelai.  Anehya, lama kelamaan kedelai lokal tidak laku di pasaran. Menurutnya, kedelai lokal sebenarnya jauh lebih enak, namun justru dihargai jauh lbh murah dengan alasan yang dibuat-buat mulai dari ukurannya yang kecil, susah diolah, tidak sesuai standar, dan lain-lain.

Untuk urusan kualitas, ada banyak argumen maupun data yang menyatakan bahwa kualitas kedelai lokal sebenarnya tidak kalah dengan kedelai impor. Di Sumedang misalnya, para produsen tahu Sumedang mengakui bahwa kualitas kedelai lokal cukup bagus. Yang menjadi kendala adalah ketersediaannya. Ironis ketika kita mendengar bahwa produksi tahu sumedang mengandalkan 75% pasokan kedelai impor. 25% sisanya baru dipasok kedelai lokal dari Tasikmalaya dan Majalengka.[7] Cerita serupa juga didapat dari Muara Enim. Kedelai lokal dikatakan lebih halus dan bersih dibandingkan kedelai impor, namun pasokannya tidak memadai. Untuk mendapatkan suplai kedelai lokal, harus mengandalkan pasokan dari wilayah tetangga yaitu Kabupaten Lahat.[8]

Dari fakta-fakta itu, maka tidaklah salah jika Kepala bidang produksi tanaman pangan dinas pertanian tanaman pangan Provinsi Jawa Barat, Unik Pribadi menyatakan “Penyebab naiknya harga kedelai yaitu karena ketersediaan kedelai lokal memang tidak memadai, hal ini merupakan imbas dari pengembangan kedelai kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat selama ini”.[9] Selama ini memang kita harus mengakui fakta bahwa permintaan masyarakat terhadap kedelai masih lebih besar daripada pasokan dalam negeri. Itu bisa dilihat sebagai beban dalam hal mencukupi pasokannya. Namun disisi lain, fenomena itu justru merupakan peluang besar untuk meningkatkan masyarakat dari sektor produksi kedelai.

Pandangan lebih ekstrim muncul dari Senayan. Aria Bima, legislator dari FPDIP menilai bahwa kenaikan harga kedelai bukan semata-mata karena kelangaan pasokan internasional. Kenaikan harga kedelai dunia memang ada, tetapi kenaikan itu tidak sigifikan dengan kenaikan harga yang ada di Indonesia saat ini. Dia menyebutkan bahwa telah terjadi permainan kartel pedagang kedelai yang memanfaatkan situasi kenaikan harga kedelai dunia. Salah satu indikasinya adalah harga tiba-tiba naik tinggi,  dan biasanya diawali dengan kelangkaan pasokan barang. Lebih lanjut, menurut Aria Bima, ulah spekulan seperti itu, sering terjadi karena pemerintah melepas harga tujuh 7 bahan pokok ke mekanisme pasar. Karena itulah Bima mendesak agar peran perintah untuk ikut memonopoli 7 bahan pokok dikembalikan, termasuk terhadap komoditas kedelai. Menurutnya, monopoli sangat dibolehkan jika dalam kerangka menjaga perlindngan daya beli masyarakat.[10]

Mendorong dan melindungi produksi kedelai domestik dalam kualitas, dan kuantitas, itu harus masuk sebagai salah satu prioritas pemerintah. Mau tak mau harus dilakukan. Ataukah kita mau semakin terperosok dalam jebakan impor yang mebuat ketergantungan kita semakin  akut? Prof Pratikno, Rektor UGM menyatakan bahwa ketergantungan impor pangan RI saat ini masih tinggi. Sampai saat ini tidak pernah ada dukungan terhadap kebijakan untuk peningkatan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.[11] Nah mau jadi apa kalau ketergantungan seperti itu dilestarikan?

– Pandu Yuhsina Adaba –


[2] Pendapat Suswono ini bisa dilihat di http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Economy&y=cybernews|0|0|3|19449 diakses 25 Juli 2012.

[3] Sewaktu kejadian, Fadel Muhammad masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Salah satu berita terkait penolakan fadel didapat di http://www.jpnn.com/read/2011/09/12/102587/Fadel-Muhammad-Minta-Impor-Garam-Dihentikan- diakses 25 Juli 2012.

[4] Salah satu opini mencoba mengaitkan perseteruan Fadel Muhamad dengan Menteri Perdagangan terkait impor garam ini. Selengkapnya bisa dilihat di http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/10/22/impor-garam-pasca-fadel-muhammad/ diakses 25 Juli 2012.

[6] Sebagaimana dikatakan oleh Officer Advokasi dan Jaringan KRKP Said Abdullah dalam siaran persnya. Bisa dilihat di http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/07/25/125234/Ketergantungan-Kedelai-Memprihatinkan?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter diakses 25 Juli 2012.

[7] Seperti yang dikatakan Sekretaris Koperasi Tahu Tempe Indonesian (Kopti) Sumedang Rahmat Iryana dalam berita di http://m.inilah.com/read/detail/1886257/75-pasokan-kedelai-di-sumedang-impor diakses 25 Juli 2012.

[8] Sebagaimana diceritakan oleh Rupangat, seorang pengrajin tahu di Muara Enim. Selengkapnya bisa dilihat di http://www.tvrisumsel.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=538:kualitas-kedelai-lokal-tidak-kalah-dengan-kedelai-impor&catid=45:berita-terbaru diakses 25 Juli 2012.

[9] Berita lengkap dapat dilihat di http://www.prfmnews.com/index.php?r=artikel/view_artikel&id=1490 diakses 25 Juli 2012.

Kreasi Seni dal…

Kreasi Seni dalam Gempuran Alam Industri*

Oleh: Pandu Yuhsina Adaba

 

Kawan saya, seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai seorang seniman musik, termasuk orang yang rajin mengkritisi perkembangan dunia musik baik di level nasional atau internasional. Melalui akun jejaring sosial di dunia maya seperti facebook dan twitter, dia menuangkan pandangannya tentang musik. Mulai dari merekomendasi karya yang menurut dia baik, sampai mencaci maki karya yang menurut dia buruk. Tidak ketinggalan dia selalu berusaha mendatangi perhelatan-perhelatan musik baik indie label maupun mayor label.

Suatu ketika, saya heran ketika dalam ceramahnya di dunia maya, dia mulai menyinggung tentang penghargaan untuk seniman dalam bentuk nominal uang. Baginya wajar seorang musisi menjual produknya dan kemudian menjadi kaya. Justru ketika seorang musisi miskin, dia tidak dapat berkonsentrasi membuat karya-karya yang bermutu. Pada suatu titik, dia meyakini bahwa komodifikasi karya seni dalam sebuah industri hiburan (dalam konteks ini industri musik) adalah koskuensi logis bagi seorang seniman untuk dapat dikenal dan bertahan hidup.

Ernesto Che Guevara mungkin tidak menyangka bahwa Fotonya akan menjadi sebuah ikon favorit anak muda sepeninggalnya. Pejuang revolusioner Kuba itu mendedikasikan hidupnya untuk melakukan perlawanan terhadap hegemoni kapitalisme. Sejarah mencatat bahwa dia harus membayar perjuangannya itu dengan nyawa. Kini setelah beberapa puluh tahun sejak kematiannya, gambar wajahnya menghiasi pernak pernik asesoris yang beredar luas di pasaran. Stiker, gantungan Kunci, poster, kaos, dan berbagai benda lain bergambar wajah sang pejuang ltu laku keras di pasaran.

Kapitalisme memang lekat dengan komodifikasi. Dia bisa mengkomodifikasi apapun asal menguntungkan. Dalam titik tertentu, dia bahkan tak segan untuk mengkomodifikasi hal-hal yang bersifat perlawanan terhadap dirinya sendiri. Ketika Kaos bergambar Che Guevara telah menjadi fashion style yang populer, bukan berarti nilai-nilai perjuangan Che juga populer. Satu hal yang pasti adalah bahwa penjualan kaos Che Guevara akan mendapat omset besar, dan itu tidak berhubungan dengan transfer pemikiran Che.  Gambar Che dalam konteks ini telah berubah menjadi barang dagangan. Mungkin akan semakin tragis bagi Che ketika Foto dalam setiap pernak-pernik itu lisensinya telah dimiliki oleh sebuah perusahaan. Perjuangannya berakhir antiklimaks, dan fotonya justru menjadi ikon budaya pop.

Asesoris Che Guevara hanyalah satu contoh dari komodifikasi terhadap “lawan” kapitalisme. Dalam Pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar UGM, Nasikun bercerita tentang Mas Tulus, seorang seniman pemahat kayu di Jepara. Bagi Mas Tulus, Ukirannya adalah karya tak ternilai, sebuah produk olah rasa dimana dia mencurahkan segenap energi kreatif dan kemampuan estetika di dalamnya. Sebuah karya adalah curahan perasaan dan kemampuan. Ketika karya yang dihasilkan bagus, kepuasan batin didapat (Nasikun 2007). Itulah alam pikir Mas Tulus. Dia kadang tidak sampai hati untuk menghargai karyanya dalam nominal rupiah. Tapi tidak semua orang bisa memahami alam pikiran Mas Tulus. Jika seorang pengusaha furniture melihat karya keren Mas Tulus, mau tak mau nilai-nilai estetika mesti berubah menjadi nilai rupiah yang bisa diukur berapa margin yang bisa dimaksimalkan sebagai keuntungan dari penjualannya. Itulah Industri seni. Layaknya industri yang mampu menembus apapun kemudian mengkomodifikasikan apapun, mencaploknya dan memasukannya ke dalam rantai makanan mekanisme pertukaran barang dan jasa.

Seorang seniman kadangkala mempunyai pengaruh yang jauh melebihi seorang politisi. Acara-acara kampanye terbuka caleg dalam PILEG atau calon Kepala daerah dalam pilkada perlu mendatangkan massa pendukung dalam jumlah besar. Mobililisasi massa itu dilakukan dengan memberikan uang transport kepada peserta kampanye dengan jumlah bervariasi. Pendek kata, massa dimobilisir dengan uang. Sebaliknya, konser-konser musik band terkenal dipadati oleh penggemar fanatik yang rela antri untuk membeli tiket. Itulah hebantya seorang seniman, tanpa “uang transport” mereka mampu mengumpulkan massa, bahkan massa yang rela membayar. Lalu kenapa dari mereka sulit muncul transformasi sosial atau bahkan revolusi?

Orang mungkin akan berkata naif, namun saya termasuk penganut paham nyeleneh. Bahwa antara industri dan seni haruslah ada akal sehat yang memberi sekat antara keduanya, setidaknya sekat dalam pikiran. Kiranya lebih mudah untuk menjadi “pekerja industri seni” daripada menjadi seniman dalam arti sebenarnya. Masalahnya adalah: awam seringkali mencampuradukkan antara “pekerja industri seni” dengan “seniman.

(*mungkin bukan judul yang cocok tapi biarlah)

Catatan Perjalanan ke Desa Terawan (1)

Image

Desa Terawan. Nama desa ini awalnya membuat saya agak ngeri ketika mesti ditugaskan kesana. Bagaimana tidak? Ter – Rawan, artinya dalam otak saya adalah “paling rawan”. Belum lagi asusmsi awal saya mengenai pedalaman Kalimantan yang saya pikir isinya adalah hutan tropis dan suku dayak yang kemana-mana menenteng mandau, serta masih punya kultur mengayau. Maka ketika kantor memutuskan mengirim saya kesana, saya awalnya agak ragu-ragu apakah saya mesti minta pindah atau tetap saya terima. Pada akhirnya, hanya berbekal ketetapan hati, saya memilih untuk tetap berangkat ke Terawan. Entah karena alasan apa, yang jelas ada semacam panggilan hati yang kuat untuk bertandang ke desa itu.

Menurut data awal yang saya terima dari kantor, Desa terawan ini termasuk dalam wilayah administratif kecamatan Danau Sembuluh, yang masuk wilayah Kabupaten Seruyan, kabupaten hasil pemekaran yang belum lama berdiri. Berdasarkan peta hasil download di internet, saya lihat lokasinya berada di tengah-tengah antara Pangkalan Bun dan Sampit. Itu membuat saya sulit mengambil keputusan, apakah saya mesti masuk lewat Pangkalan Bun, ataukah Sampit. Pada akhirnya, jadwal penerbanganlah yang memaksa saya mesti lewat Pangkalan Bun.

Dari Pangkalan Bun, kita mesti menggunakan travel  jurusan sampit untuk bisa mencapai Simpang Bangkal. Dan dari simpang Bangkal itulah kita bisa menggunakan travel (atau lebih tepatnya mobil carteran) menuju Terawan, setidaknya begitulah informasi yang saya dapatkan dari seorang kawan.Tuhan sepertinya sedang ingin memberikan perjalanan mengasyikan kepada saya. Begitu mendarap di Pangkalan Bun, saya tidak mendapati angkutan yang dapat membawa saya dari bandara menuju kota untuk mencari travel. Setelah sempat ngobrol dengan seorang kenalan yang baru saja saya kenal di pesawat, kami lalu memutuskan untuk menelpon agen travel agar menjemput kami di bandara. Belum sempat telpon, rupanya di depan ada mobil pickup yang mengarah ke kota. Kami minta ijin untuk menumpang di bak belakang. Dengan senang hati, sang pengemudi memberikan tumpangan.

Begitu sampai di Kota Pangkalan Bun, kami naik travel jurusan sampit. Estimasi waktu perjalanan dari Pangkalan Bun hingga sampit kira-kira 5 s/d 6 jam. Namun berhubung kami hanya menumpang sampai Simpang Bangkal, 3 jam kami sudah turun. Celakanya adalah, travel terakhir yang ke Terawan sudah berangkat dan hari sudah mulai gelap. Saya mulai agak cemas melihat kondisi daerahnya karena sangat sepi, dan di sekitarnya tidak nampak ada penginapan. Kami lalu mmemutuskan untuk istirahat dulu di sebuah warung makan pinggir jalan. Saya bertanya kepada pemilik warung tentang info penginapan di sekitar Bangkal. Ternyata memang tidak ada. Ah repot juga nih pikirku. Tak disangka, orang di sebelah saya rupanya punya banyak koneksi dengan sopir-sopir travel di sekitar wilayah itu, dia menawarkan kawannya yang bersedia mengantar kami ke Terawan malam itu juga. Setelah sepakat dengan harganya, kami segera berangkat ke Terawan.

Dari Simpang Bangkal, untuk menuju ke Terawan, kita harus melewati kompleks perkebunan sawit yang sangat luas. Orang menyebutnya dengan Blok 75. Sebenarnya itu adalah sebutan untuk gerbang Blok 75 dari perkebunan Sawit Milik PT Agro Indomas. Dari sopir kami mendapat informasi bahwa perusahaan itu milik orang Malaysia. Rupanya kami hanya diantar sampai tepi Sungai Rungau, dan untuk lanjut ke Terawan kita harus menyeberang emnggunakan kapal. Untunglah waktu itu sopir kami menelpon salah seorang pemilik kapal yang langsung menjemput kami. Pemilik kapal itulah yang kemudian mengantar kami ke kediaman kepala desa. Saya pandangi jam tangan saya sewaktu tiba di Rumah Kepala desa. Jam 21.30 WIB.

Pak Asmirin (kepala Desa) tinggal di Rumah Panggung panjang berisi beberapa keluarga. Mirip rumah betang namun dia sendiri tidak menyebutnya rumah betang. Hanya rumah biasa saja katanya.

Hari hari di desa terawan adalah hari-hari yang menyenangkan, meskipun dengan beban pikiran yang menumpuk akibat simpang-siurnya instruksi kantor kepada saya. Survey berjalan lancar meskipun dengan medan yang cukup berat, dan penggunaan waktu yang harus seefektif mungkin. Desa terawan membawahi 9 RT. Sebagian ada di Kampung (RT 1, RT 2, dan RT 3) dan sebagian lagi berada di komplek perkebunan (RT 4 s/d 9). Kebetulan kepala desa tinggal di RT 1 yang terletak di kampung. Berhubung tidak ada penginapan di sekitar desa, jadilah saya menginap di rumah kepala desan. Perbedaan yang sungguh mencolok antara kampung dan kompleks perkebunan adalah: pemukiman yang berada di Kompleks perkebunan bisa mengakses listrik selama 24 jam sedangkan yang terletak di kampung hanya bisa mengakses listrik dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Wow, alangkah indahnya negeri ini.

Saya coba tanyakan kepada kepala desa, alasan apa yang memuat PLN memperlakukan diskriminasi terhadap kampung dan kompleks? Jawabanya membuat saya terkejut. Ini listrik memang bukan dari PLN mas, tapi dari perusahaan. Mereka pakai genset (generator set). Wow, sudah lebih dari 50 tahun kita merdeka, bahkan jakarta sudah siap membangun MRT untuk transportasi massal, tapi disini listrik dari pemerintah belum masuk. Alangkah hebatnya negeri ini kawan.

Untuk keperluan MCK (mandi, cuci, kakus), sungai rungau yang terletak di belakang kampung menjadi andalan warga Terawan. Tiap sore saya mandi disitu (saya memang terbiasa mandi sekali sehari jika sedang dinas lapangan). Yah, air sungai itu jauh dari kata bening, airnya keruh. Saya tidak habis pikir bagaimana  mungkin warga mengandalkan keperluannya akan air pada sungai itu. Saya tanyakan hal itu kepada Kepala Desa. Beliau menjawab : “mas, sebelum tahun 1996, sungai itu bersih, meskipun untuk dibilang jernih juga tidak terlalu jernih. Mas tau, tanah kita adalah tanah gambut jadi jangan disamakan dengan di Jawa. Tapi apa yang mas bilang itu benar, dulu kita berani minum air dari sungai itu mentah mentah-mentah. Sekarang mana berani, buat mandipun kadang gatal kalau tidak terbiasa. Itu semenjak perusahaan sawit masuk, pencemaran sungai semakin tidak terkontrol”. Saya tanya lagi: Wow, artinya masyarakat banyak mendapat  masalah dengan datangnya perkebunan pak?? Dijawabya: “ya jelaslah, dulu kita cari binatang buruan untuk makanpun gampang, saya sering pulang bawa binatang untuk dimasak. Sekarang kita mau berburu dimana? Di ladang sawit”?

-Pandu Yuhsina Adaba-

Cerita Dalam Sebotol Air Mineral

Oleh Pandu Yuhsina Adaba

“Bung Pandu, air minum di Galon habis tuh.. ayo patungan beli air”. Begitulah setidaknya kata-kata yang kudengar paling tidak 2 kali dalam sebulan. Sebuah kejadian sepele namun mempunyai makna mendalam ada di kantorku, lebih spesifik lagi ruangan kerjaku dan beberapa kawan-kawan seangkatan. Kami bekerja di Jakarta yang kata orang penuh polusi. Polusi udara, tanah, air, suara dan lain-lain.

Sebenarnya kantor menyediakan Air minum untuk kami setiap hari. Namun entahlah, ada semacam rasa ragu untuk mengkonsumsinya. Kawanku bilang rasanya aneh, baunya seperti bercampur sabun dan logam. Air itu dimasak dari kran yang ada di kantor kami. Mungkin airnya berasal dari sumur yang dipompa dengan mesin kemudian ditampung di penampungan lantai 12 Gedung tempat kami bekerja. Saya dan kawan-kawan sering ke lantai 12 yang tidak terpakai (Gudang) itu untuk sekedar merokok jika penat melanda saat jam kerja.

Inilah yang mungkin sepele, namun ternyata memberikan kegelisahan. Hanya tentang air minum, namun ternyata berbuntut panjang jika diresapi secara mendalam. Kini ketika pompa galon di ruangan rusak, masing-masing dari kami hampir setiap hari membeli sebotol air mineral kemasan untuk minum. Air sekitar 1500 ml itu dibanderol seharga Rp4.000,-. Murah memang, tapi hanya selisih Rp500,- dari harga seliter bensin premium bersubsidi itu. Atau untuk volume yang sama (bensin 1500ml) selisih Rp.2.750. Itulah kenyataannya. Untuk sekedar air minum biasa pun sekarang kita mesti mempercayakan kepada Pabrik Pengolah air Mineral kemasan.

UU no 7 tahun 2004 mengenai Pengelolaan Sumber Daya air menjadi payung privatisasi air oleh perusahaan-perusahaan besar. Menurut Marwan Batubara, UU ini keluar atas desakan IMF. Permohonan judicial review atas UU ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama beberapa Ormas lain ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004, namun hasilnya kandas. Menurut para pengkritiknya, UU ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kini kenyataanya sekitar 80% penjualan air mineral kemasan di Negeri ini telah dikuasai oleh Danone, sebuah perusahaan MNC dari Perancis[1].

Banten menyimpan cerita mengenai perlawanan petani yang terusik dengan keberadaan Danone. 9000 keluarga merasa dirugikan dengan turun drastisnya debit air irigasi semenjak Danone beroperasi di wilayah itu. Awal 2008, sekitar 100 hektar sawah dikonversi oleh Danone menjadi sumur arthesis penghasil air. Tak ayal, petani-petani itu melawan. Mereka mendorong pemerintah lokal maupun pusat untuk bertindak. Walhasil akhir 2008, kegiatan Danone di wilayah itu dihentikan. Perjuangan ternyata belum terhenti karena ternyata pada tahun 2010 Danone beroperasi kembali disitu. Awal 2011 para petani Banten itupun menggerudug Kedubes Perancis untuk mengadukan Danone yang selain mengancam pasokan air, juga dianggap menyepelekan pemerintah Indonesia[2].

Cerita lain berasal dari Klaten. Studi Erwin Endaryanta tentang privatisasi sumber air “Si Gedhang” menunjukkan modus yang sama dilakukan oleh Danone dalam mengeksploitasi sumber air. Mereka cenderung menyepelekan aturan yang telah disepakati dengan pemerintah. Menyedot air dengan kecepatan debit jauh diatas batas yang telah disetujui. Dan pada akhirnya merugikan lahan pertanian masyarakat dengan berkurangnya debit air irigasi[3]. Hal ini sebenarnya sudah mendapat protes dari ribuan petani di sekitar mata air, namun kenyataanya, Danone tetap beroperasi.

Orang kebanyakan di Jakarta mungkin menganggap remeh permasalahan Air mineral dalam kemasan. Seperti membeli nasi bungkus di rumah makan padang, atau di Warteg. Air mineral adalah bagian dari keseharian pekerja-pekerja di Jakarta. Seorang kawan asal Salatiga yang menjadi teknisi di sebuah perusahaan di kelapa Gadingmenuturkan “ dulu selama di Salatiga, atau ketika kuliah di Yogyakarta, saya minum air tanah yang dimasak, dan kita yakin kita akan sehat-sehat saja. Sekarang di Jakarta, minum air mineral dalam kemasanpun jika merknya tidak jelas kita kadang khawatir akan terganggu kesehatan kita. Air di sini memang kemungkinan besar terkontaminasi, dan kita jadi paranoid dengan hal itu”.

Rasanya tidak banyak warga Jakarta yang mengetahui bahwa air mineral kemasan yang mereka minum berasal dari Klaten, Banten, atau Sukabumi. Bahkan mungkin banyak yang merasa tidak perlu tahu. Yang jelas mereka mengkonsumsinya, dan dengan itu mereka akan merasa aman. Mereka tidak akan pusing-pusing memikirkan apakah Payung hukum dari produksi Air mineral dalam kemasan itu bertentangan dengan UUD 1945 ataukah tidak.

Referensi:

[1] http://www.spi.or.id/?p=3260 diunduh 28 November 2011

[2] http://www.spi.or.id/?p=789 diunduh 28 November 2011

[3] Erwin Endaryanta “Resiko Bencana Industrial dalam Privatisasi Sumber Air Si Gedhang-Klaten” Jurnal Disastrum Vol 1 Tahun 2009