SBY, Apindo, Jokowi, dan Kenaikan UMP DKI Jakarta 2013

 

Dalam sebuah pertemuan (Senin 8/4/2013) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Presiden SBY mengeluarkan pernyataan yang dinilai menyindir kebijakan Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta – Jokowi) menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari 1,5 Juta menjadi 2,2 Juta Rupiah. “Jangan ambil kebijakan yang terlalu populis, nanti berbahaya. Tetapi tetap memperhatikan orang miskin,” ucap SBY[1]. Pernyataan SBY itu terkait “curhat” ketua Apindo, Sofyan Wanandi yang menyatakan bahwa pengusaha susah karena kebijakan kenaikan UMP DKI. “Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing,” kata Sofjan disambut tepuk riuh peserta musyawarah di ballroom Hotel JS Luwansa, Kuningan.[2]

Apa yang dilakukan Jokowi sebenarnya mempunyai dasar yang kuat. Berkaca kepada Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI, sudah sepantasnya buruh-buruh DKI Jakarta mendapat 2,2 juta rupiah perbulan. Untuk diketahui angka KHL DKI Jakarta saat ini adalah 1,9 juta rupiah. Angka UMP itu sedikit diatas angka KHL, namun tidak berlebihan, sungguh sudah merupakan perhitungan yang sangat manusiawi. Apabila pengusaha-pengusaha (yang dikomandoi Sofyan Wanandi beserta Apindo) merasa berat dengan angka UMP DKI (2,2 juta), sesungguhnya yang sedang mereka lakukan adalah menolak membayar buruh diatas KHL. Dengan kata lain, mereka tidak mempedulikan hak buruh untuk hidup layak.

Kita perlu melihat lebih menyeluruh, bahwa permasalahan DKI Jakarta bukan hanya sekedar mengenai UMP. Yang dapat saya tangkap dari alur pikir Jokowi justru merupakan sebuah terobosan brilian. Kenaikan UMP akan menyeleksi investor yang masuk ke DKI. Hanya yang mampu memberi kesejahteraan kepada buruhlah yang boleh berusaha di Jakarta. Dengan begitu, investor yang tidak mampu membayar buruh sesuai UMP akan dipaksa keluar DKI. Konsentrasi operasi modal di DKI akan diurai, didorong untuk merembes ke daerah-daerah lain. Konskuensinya, kebijakan kenaikan UMP DKI ini akan mendorong terjadi pemerataan dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru diluar DKI Jakarta. Secara tidak langsung, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi tingkat kepadatan penduduk Jakarta yang artinya juga mengurangi tingkat kemacetan.[3]

Sofyan Wanandi sendiri sebagai pihak yang menyindir Jokowi sudah menyatakan bahwa sekitar 90 perusahaan bakal segera merelokasi pabrik ke wilayah Jawa Tengah pada 2013. Rencana tersebut disebabkan perusahaan tidak mampu membayar kenaikan UMP yang ditetapkan pemerintah menjadi Rp 2,2 juta per orang. “UMP di Jateng kan lebih murah sekitar Rp 1,1 juta per orang. Jadi mereka (perusahaan) lebih memilih memindahkan pabrik ke sana. Terpenting mereka pindah ke daerah yang masih banyak jumlah buruhnya,” jelas Sofjan dalam acara  Indonesia Economic Quarterly pada Senin 18 Maret.[4] Pernyataan Sofyan ini justru menguatkan pandangan bahwa kenaikan UMP DKI akan mendorong pemerataan. Artinya apa yang dilakukan Jokowi sudah benar.

Sungguh elegan jawaban yang disampaikan Jokowi terhadap sindiran-sindiran yang mengarah kepadanya “”Gubernur itu hanya tanda tangan, yang menetapkan mereka sendiri. Mereka di ruangan ada Apindo, serikat pekerja, pemerintah, sama komisi, dan tokoh. Mereka bicara dan menentukan. Mereka sudah sepakat, baru masuk ke meja saya, saya tanda tangan,” tegas Jokowi.[5] Sungguh, pemimpin seperti Jokowi ini yang diperlukan rakyat Indonesia. (Pandu Yuhsina Adaba)

Iklan

Jokowi di Mata Saya

Sebelumnya saya tidak begitu antusias dan tau siapa itu Joko Widodo. Setau saya dia adalah walikota Solo yang memenangkan pemilihan kepala daerah dengan perolehan lebih dari 90%. Cerita-cerita itu saya dapat dari kawan. Solo, yah dalam benak mereka, daerah itu termasuk basis kuat PDIP, partai yang mengusung Jokowi menjadi walikota di Solo. Tapi bagi saya, Solo tidaklah sesimpel itu. Solo adalah basis dari berbagai kekuatan politik yang menggambarkan politik nasional. Maka tidak heran pemilu 2009 menjadi “dapil neraka” bagi kontestan pemilu waktu itu. Puan Maharani (anak Ketua Umum PDIP), Hidayat Nurwahid (presiden PKS), Aria Bima (Komisi VI DPR-RI), Tamara Geraldine, dan Hadikusumo (Ketua Umum Gerindra) bertarung di kota Serabi ini. Pesantren Ngruki yang ada di pinggiran kota ini juga tentu punya pengaruh besar terhadap warga, apalagi Ustadz Abu Bakar Ba’asyir adalah ulama yang cukup disegani disitu. Solo itu dinamis dan eksplosif (ingat kerusuhan 1998 yang gila2an terjadi di Solo), maka tak heran jika disitu juga ditempatkan markas Grup 2 Parako Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang lebih dikenal dengan daerah “kandang menjangan”. Dan ketika Jokowi berhasil memenangkan Pemilukada Solo dengan 90% suara, artinya bukan hanya pemilih PDIP yang mendukungnya.

Saya mulai mengikuti perkembangan berita mengenai Jokowi ketika terjadi polemik seputar rencana pembangunan mall di gedung bekas pabrik es Saripetojo. Jokowi dengan tegas menolak rencana yang disebut-sebut telah mendapat dukungan dari Pemprov Jateng ini. Gubernur Jateng bereaksi dengan menyebut Jokowi sebagai “walikota bodoh”. Tentu gerah mendegar Gubernur (yang diusung PDIP juga ketika mencalonkan diri) mengucapkan kata-kata kurang etis tersebut. Terlebih sebagai etnis jawa yang seharusnya menjunjung tinggi etika sopan santun. Tapi yang mebuat heran justru tanggapan Jokowi atas pernyataan Gubernur Bibit Waluyo tersebut. “ya saya memang bodoh, karena itulah saya harus terus belajar”. Tak ayal simpati masyarakat segera mengalir mendukung tindakan Jokowi.

Dari kasus Pabrik es Saripetojo itulah saya mulai suka mencari-cari berita mengenai Jokowi. Saya mulai mengerti bahwa dia adalah walikota yang pro ekonomi rakyat dari sikapnya yang membela pasar-pasar tradisional. Dia bukanlah orang yang anti mall, namun menurutnya, mall di dalam kota Solo sudah cukup, jika ditambah bisa mematikan perekonomian rakyat. Dia berpikiran bahwa di pasar tradisional itulah ekonomi rakyat benar-benar berjalan. Maka dari pikirannya itulah dia melakukan penataan pasar tradisional agar lebih bagus. Saya semakin kagum ketika mendengar bahwa relokasi PKL yang dilakukannya bukanlah dengan pentungan satpol PP, namun dengan mengajak dialog para pedagang dalam sebuah jamuan makan siang, dan itu dilakukannya 54 kali. Saya menjadi mengerti mengapa rakyat Solo begitu mencintainya sehingga dia berhasil menang lebih dari 90% dalam pemilukada.

Saya sering bertanya kepada kawan-kawan saya yang berasal dari Solo, benarkah Jokowi itu waikota yang merakyat? Dari cerita kawan-kawan itulah saya mendengar bahwa Jokowi seperti bukan walikota. Dalam kesehariannya, dia tidak menampakkan diri secara arogan seperti pejabat-pejabat lain di negeri ini. Kadang-kadang dia bepergian menggunakan sepeda motor Astrea tua untuk sekedar jajan di pinggir jalan. Dia sering keluyuran ke kampung-kampung untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Tiap minggu dia sering bersepeda untuk sekedar berolahraga dan bercengkerama dengan warga Solo di Car Free Day (CFD). Tak segan-segan ikut jingkrak-jingkrak nonton konser musik Rock yang memang menjadi kegemarannya. Bahkan meresmikan bangunan pos ronda di kampungpun dia bersedia hadir. Oh jadi seperti itu Jokowi, saya tidak habis pikir di jaman seperti sekarang ini, masih ada orang seperti dia.

Awal tahun 2012, muncul sensasi baru, Jokowi menggunakan mobil buatan siswa-siswa SMK di Solo yang terkenal dengan nama “Kiat Esemka” sebagai mobil dinas. Mobil ini banyak dicibir oleh pejabat-pejabat kita sendiri yang otaknya sudah terlanjur diracuni paham nekolim – neoliberal. Mereka menyangsikan kelayakan jalan Kiat Esemka dan menuduh Jokowi hanya cari sensasi. Jokowi tenang-tenang saja dengan cibiran-cibiran itu. Baginya mendukung produk-produk buatan bangsa sendiri jauh lebih penting daripada menanggapi cibira-cibiran orang iri tersebut. Dan meskipun sekarang Kiat Esemka sudah dikandangakan karena belum lengkap surat-suratnya, setidaknya dengan caranya itu  Jokowi sudah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang inferior. Kata Jokowi: “Buat saya, ini simbol nasionalisme kita. Simbol perlawanan terhadap mobil-mobil impor,”  Jokowi berharap nantinya Kiat Esemka dapat menjadi industri otomotif nasional dengan berbasis industri rumah tangga. Komponen industri otomotif diproduksi oleh industri rumah tangga yang tersebar di banyak tempat. Komponen-komponen itu kemudian dirakit di mitra kerja. Pola ini mencontoh yang dilakukan Cina. Wow, saya senang di jaman seperti ini masih ada orang seperti Jokowi.

Kini Jokowi dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh PDIP yang berkoalisi dengan Gerindra. Saya rasa tidak perlu ada keraguan yang tidak pelu atas terhadap kapabilitas dan integritasnya. Mau tak mau memang kita harus mengakui, Jokowi orang hebat.

-Pandu Yuhsina Adaba-

Sudahlah, akuil…

Sudahlah, akuilah saja kalian nggak punya nyali

Oleh: Pandu Yuhsina Adaba

Suatu ketika seorang kawan bertanya kepada saya mengenai pendapat saya tentang “kebebasan berpikir yang kebablasan”. Pertanyaan itu muncul manakala saya memposting sebuah tulisan dari Rahmad Agus Koto di jejaring sosial dunia maya. Menurutnya, kebebasan berpikir sama sekali tidak boleh dibatasi demi kemajuan ilmu pengetahuan. Jawaban saya cukup enteng dengan menunjukkan paradoks kebebasan berpikir. Saya katakan: bagi orang yang memuja kebebasan berpikir, tidak ada ruang untuk melarang orang lain berpikir bahwa kebebasan berpikir itu kadang kebablasan. Disitulah letak paradoks kebebasan berpikir.

Permasalahan sebenarnya adalah motivasi pertanyaan yang coba saya terka dari pertanyaan itu. Dia muncul saat terjadi penyerangan sebuah diskusi tentang buku Irshad Manji di Salihara. Kejadian serupa kemudian terulang di kantor LKis Yogyakarta. Tidak ketinggalan, diskusi serupa yang sedianya akan diselenggarakan CRCS UGM dilarang oleh otoritas rektorat. Lantas pendulum pembicaraan intelektual kita segera beralih ke perdebatan mengenai mimbar kebebasan. Membelah antara yang pro dan yang kontra.  Sebagian membela penyerang dengan argumentasi melindungi agama dan kebudayaan, sebagian yang lain mengritik dan mencaci dengan argumentasi bahwa kebebasan pemikiran tidaklah sekali-kali boleh dibatasi.

Kebebasan berpikir tentu adalah keniscayaan. Orang bebas berpikir apapun karena apa yang ada di dalam pikiran adalah hanya Tuhan dan orang itu sendiri yang tahu. Bahkan seorang Ibupun tidak bisa mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang sedang dipikirkan sang anak. Bahkan seorang istripun tidak bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan sang suami. Kalaupun orang ingin tahu bisa dengan cara bertanya, dan kemudian dijawab oleh yang bersangkutan. Itupun dengan catatan bahwa orang yang ditanyai menjawab dengan jujur. Siapa yang bisa menggaransi kejujuran itu? Ketika melihat seseorang berlari, bisa jadi orang itu mengejar sesuatu, ingin berolahraga, atau berlari tanpa alasan.

Maka sebenarnya yang sedang kita bicarakan adalah bukan mengenai kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir sudah pasti adalah sebuah keniscayaan, meskipun dengan pola dan kemampuan pikiran masing-masing. Yang kita bicarakan adalah mengenai kebebasan menyebarkan pemikiran. itulah yang bisa dibatasi atau dibebaskan oleh sesama manusia. Sementara manusia tidak akan bisa membelenggu kebebasan berpikir kecuali dengan mengakhiri hidup seseorang sehingga alat berpikirnya ikut mati.

Kedatangan Irshad Manji dan bukunya

Baiklah, mari kembali kepada senyata-nyatanya kejadian yang dihadapi. Irshad Manji datang jauh-jauh dari negerinya, membawa “sebuah pemikiran hasil kebebasan berpikirnya” untuk disebarluaskan. Laskar-laskar yang menolak melaksanakan” hasil kebebasan berpikirnya” dengan menyerang acara Diskusi buku Irshad Manji. Kloplah sudah, hasil kebebasan berpikir betemu dan jadilah saling baku pukul secara intelektual maupun secara fisik.

Mimbar kebebasan mendadak menjadi penting bagi banyak orang. Ketika rektor UGM melarang diskusi buku Irshad Manji yang sedianya akan diselenggarakan CRCS, orang lalu beramai-ramai mencaci maki sang rektor. Sebagian lagi mendukung rektor dan menganggapnya pahlawan yang melindungi kebudayaan/agama.  Orang-orang lupa bahwa seminggu sebelumnya terjadi bentrokan di Gandekan Solo antara warga kampung dengan sebuah ormas keagamaan yang disinyalir adalah MMI. Dalam bentrokan itu, tangan Ngatiman (seorang tukang tambal ban) tertebas pedang hingga nyaris putus di kios tambal ban miliknya sendiri. Kadang gemas melihat tingkah intelektual kita yang lebih banyak abai dengan nasib orang-orang seperti Ngatiman. Mereka lebih sibuk memikirkan ruang ekspresi pemikiran mereka. Entah bagi mereka darah Ngatiman yang mengucur itu mungkin tidak berharga sehingga tidak penting untuk dibahas. Bahwa jikalau dengan peristiwa itu tangan Ngatiman tidak dapat lagi digunakan untuk menambal ban, itu adalah urusan Ngatiman. Termasuk bagaimana Ngatiman mencari nafkah untuk anak istrinya jika tidak dapat nambal ban lagi adalah urusan Ngatiman, bukan urusan intelektual.

Saya melakukan test case sederhana melalui jejaring sosial dunia maya. Saya coba pantau pernyataan-pernyataan yang muncul di akun kawan-kawan yang merasa/mengklaim/dianggap sebagai intelektual. Selama hampir dua minggu setelah kejadian bentrok di Solo (atau sekitar lebih dari seminggu sejak kejadian penyerangan diskusi Irshad Manji di Salihara). tidak pernah nama Ngatiman muncul. Semua berkonsentrasi pada gangguan terhadap mimbar kebebasan. Kesimpulan saya sederhana : mereka memang tidak sedikitpun punya empati terhadap nasib orang-orang seperti Ngatiman.

Beberapa pernyataan konyol yang sempat terpantau justru muncul dari kawan-kawan liberal. Mereka berkeluh kesah mengenai absennya negara dalam memberikan perlindungan. Sesuatu yang bagi saya merupakan paradoks jika merujuk pada nilai dasar yang mereka anut. Bukankah mereka mengagungkan kebebasan dan sebisa mungkin menghilangkan segala sesuatu yang bisa menimbulkan ikatan? Dan keberadaan negara sering kali mereka caci-maki sebagai otoritas yang merenggut kebebasan? Bukankah mereka-mereka ini yang lantang berteriak mengenai pentingnya meminimalisir peran negara dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar? Maka celetukan seorang kawan menjadi pernyataan sangat berati bagi saya. “Kenapa orang-orang liberal merengek-rengek minta perlindungan kepada negara ketika mereka terancam? Kenapa tidak minta kepada pasar yang selama ini mereka puja-puja?”

Perang adalah Diplomasi Dalam Bentuk Kekerasan Karena Kata-Kata Sudah Tidak Cukup

Lady Gaga batal mengadakan konser di Jakarta (Mei/2012) karena ditolak oleh beberapa ormas keagamaan, salah satunya tentu yang paling ngetrend: FPI. Caci maki kepada FPI semakin menjadi-jadi. Dan dalam tulisan inipun saya tidak mengambil posisi untuk membela sekumpulan petarung berbaju koko/berjubah putih yang hobinya pakai sorban itu. Saya hanya ingin mencoba melihat lebih objektif tentang kejadian-kejadian yang banyak dikaitkan dengan anak buah Habib-Habib bersorban itu.

Begitu bersemangatnya orang-orang (yang beberapa diantaranya mengaku/dianggap sebagai intelektual) membela konser Lady Gaga. Seolah dunia mau runtuh jika Lady Gaga tidak jadi mengadakan konser di Jakarta. Dan lagi-lagi yang diteriakkan adalah “toleransi” serta menyampaikan pendapat dengan damai dan tidak memaksakan kehendak. FPI dianggap sebagai ormas yang suka memaksakan kehendak dengan jalan kekerasan untuk itulah mereka sah dicaci maki. Baiklah mari kita coba untuk mencari second opinion. Mari kita bahas di paragraf selanjutnya.

Selama ini pertanyaan yang kerap dilontarkan kepada FPI terkait aksi-aksinya adalah: mengapa hanya pornografi yang didemo? Kenapa hanya fokus ribut masalah miras? Kenapa sering ganggu rumah ibadah ilegal agama lain? Dan kemudian pertanyaan yang seolah retorik namun bertujuan untuk menjatuhkan segera menyusul: Kemana FPI saat terjadi kasus korupsi ?? Kemana FPI ketika ada TKI yang di pancung ?? Kemana FPI saat terjadi bencana alam ?? terkait hal ini jawaban yang kemudian muncul dari FPI biasanya: pemberitaan media tidak pernah berimbang. Seringkali tindakan kekerasan FPI ditayangkan dengan intensitas berlebih sementara tindakan-tindakan seperti Baksos, penanganan bencana, dan kegiatan kemanusiaan yang lain tidak pernah diliput.[1]

FPI melakukan tindak kekerasan yang dalam pengertian mereka masuk dalam kategori “mencegah kemunkaran”. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadist “Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”[2] Apa yang dilakukan FPI seringkali sudah disertai alasan penguat. Seringkali FPI berargumen bahwa penggunaan kekerasan adalah jalan terakhir setelah mereka menempuh prosedur-prosedur formal seperti melaporkan kepada yang berwajib, mengirim surat, dll. [3] Argumen itu akan membawa kita pada sebuah pemikiran bahwa aparat yang seharusnya berwenang telah mendapat laporan dari FPI dan tidak melakukan tindakan, maka kemudian FPI melakukan tindakan sendiri.

Dalam beberapa kasus semisal penggerebekan penjual miras dan tempat prostitusi, tindakan FPI ini meskipun bisa dianggap melanggar hukum, namun juga banyak mendapat simpati dari masyarakat yang jengah terhadap penyakit masyarakat. Yah memang benar, FPI mengambil alih tugas kepolisian dalam memberantas prostitusi dan minuman keras. Lalu ketika itu dilakukan dalam kondisi dimana POLRI tidak mau bertindak tegas terhadap miras dan prostitusi lantas masyarakat harus diam? Justru dalam beberapa hal kita harus sepakat bahwa masyarakat harus berinisiatif, bukan Cuma mengemis pada pihak yang jelas-jelas tidak akan membantu.

Nyali Yang Telah Mati

Situasi seperti ini hanyalah repetisi dari begitu banyak moment yang pernah berlalu. Coba ingat peristiwa penyerangan acara AKKBB di Monas oleh FPI dengan dalih adanya unsur Ahmadiyah disana. Coba ingat pelemparan kantor Kemendagri gara-gara wacana pembatalan UU pornografi. Coba ingat berapa banyak warung makan yang dipaksa tutup siang hari pada bulan Ramadhan. Bukankah sejak dulu FPI ya sudah seperti itu? Lalu kenapa tiap terjadi kekerasan oleh FPI seolah-olah kita mesti kaget? Kita tidak perlu kaget karena itu sudah sering terjadi. Jika kita orang yang mau belajar dari pengalaman, maka kita sama sekali tidak perlu kaget.

Adalah suatu hal yang konyol jika seseorang dihajar dirumahnya sendiri. menandakan sebuah kelemahan yang begitu akut. Menandakan ketiadaan kemampuan mempertahankan diri. Orang boleh mangklaim bahwa dia mencintai perdamaian dan membenci kekerasan. Tapi bagi saya, sungguh sesuatu yang memalukan apabila melindungi diri di kandang sendiripun ternyata tidak mampu.

Maka tak perlulah lagi kita mengklaim diri sok cinta damai, tapi sebenarnya ketakutan kita mengalahkan rasio sederhana. Rasio bahwa seseorang yang diserang harus bertahan. Rasio bahwa seseorang yang didzalimi harus membela diri.  Ada baiknya kita mengakui dengan jujur bahwa kalangan intelektual telah mati nyalinya, bahkan untuk membela pemikirannya sendiri. Apabila membela pemikiran sendiri saja sudah tidak berani, lantas siapa yang akan percaya dengan pemikiran itu?


[1] Paragraf ini diilhami sebuah artikel di blog detik berjudul “Mari Lebih Objektif Menilai FPI”. Untuk lebih detailnya silahkan lihat di http://ocehanburung.blogdetik.com/2012/05/25/mari-mencoba-lebih-objektif-menilai-fpi/ yang saya akses tanggal 24 Mei 2012.

[2] Kutipan sebuah Hadist yang diriwayatkan HR Muslim.

[3] Validitas mengenai kebenaran FPI sebelum melakukan tindakan keras sudah terlebih dahulu menggunakan jalur prosedural memang beklum bisa diyakini. Namun argumen ini masuk akal juga. Silahkan baca http://ocehanburung.blogdetik.com/2012/05/25/mari-mencoba-lebih-objektif-menilai-fpi/ yang saya akses 24 Mei 2012.

Pilkada Langsun…

Pilkada Langsung Bukan Satu-Satunya Tafsir Demokrasi

Oleh: Pandu Yuhsina Adaba

Coba anda sebutkan dimana ada pemilihan kepala daerah (di Indonesia) yang tidak diwarnai money politics? Begitulah pertanyaan yang sempat dilontarkan oleh I Gusti Putu Artha[1] dalam sebuah diskusi  di P2P LIPI mengenai evaluasi format pemilukada. Tentu itu adalah pertanyaan yang retorik mengingat orang awam sekalipun pasti akan menjawab  “tidak ada”. Pertanyaan ini menjadi penting untuk mendorong kita merenungkan kembali makna demorasi yang sedianya dibangun dan dihidupkan melalui keberadaan pemilukada langsung saat ini. Benarkan dia telah menjadi media pembelajaran sekaligus penerapan demokrasi yang lebih membumi dalam masyarakat? Ataukah justru dia menjadi biang keladi atas permasalahan-permasalah baru yang muncul, yang menambah keruwetan di negeri tercinta ini.

Ongkos Yang Begitu Mahal tidak menjamin menghasilkan Pemimpin yang baik

Kabupaten Minahasa Selatan, melaksanakan pemilukada pada tahun 2010 dengan menelan biaya sekitar 13 milyar rupiah untuk 2 putaran. Sedianya, anggaran yang direncanakan dalam APBD hanya 9 Milyar dengan asumsi Pemilukada hanya berlangsung 1 putaran[2]. Apa yang terjadi kemudian? Pemerintah Kabupaten mesti menggeser beberapa pos pembiayaan SKPD untuk menalangi pelaksanaan pemilukada putaran kedua. Kasak kusuk di kalangan elit menyebut bahwa pos pembiayaan SKPD yang digeser ini berasal dari dana pendidikan. Kebenarannya belum bisa dijamin valid. Namun darimanapun dana itu berasal, kita sadar bahwa tentu akan menganggu jalannya pelayanan publik.

Bukan cuma Kabupaten Minahasa Selatan yang menanggung beban peyelenggaraan pemilukada  dengan ongkos tinggi. Angka Fantastis misalnya kita lihat pada rencana pembiayaan pemilukada DKI Jakarta 2012 yang mencapai angka 250 Miliar rupiah. Atau yang lebih fantastis adalah rencana Pilgub Jawa Timur 2008 yang mencapai angka setengah trilliun. Bahkan untuk rencana  penyelenggaraan Pilgub Jawa Timur 2013 diajukan angka sebesar 504 Milliar Rupiah.[3]  Begitu besar duit rakyat mesti dihabiskan untuk membiayai proses pemilihan pimpinan daerah yang belum tentu hasilnya adalah pemimpin yang baik.

Walikota Tomohon adalah contoh konyol hasil pemilukada. Dilantik di Kantor Kemendagri Jakarta dalam rapat DPRD karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai tahanan untuk suatu kasus korupsi.[4] Data yang lebih mengejutkan muncul dari Kemendagri.  Ada 155 kepala daerah seluruh Indonesia yang tersangkut masalah hukum, 17 di antaranya adalah gubernur. Jika di negeri kita ada 33 propinsi sehingga ada 33 gubernur, artinya lebih dari separuh gubernur yang tersangkut masalah hukum.[5] Pada bulan April 2012, Mendagri disebutkan akan menandatangani pemecatan 4 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum.[6] Data itu akan semakin menguat dengan temuan PPATK yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 2300 rekening kepala daerah dan keluarga yang ternyata bermasalah dan mencurigakan.[7] Seperti itukah hasil yang diharapkan dari sebuah proses pemilihan pemimpin yang menelan biaya besar?

Partisipasi masyarakat rendah, preferensi dalam memilih diragukan

Mari coba sedikit beralih kepada para rakyat yang dalam hal ini diposisikan sebagai pemilih dalam proses pemilukada. Sebuah tulisan menyebutkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilukada  di Medan 35 persen, Surabaya 50 persen, Trenggalek 50-60 persen, Sleman 70 persen.[8] Data mengenai angka partisipasi pemilih dalam pilkada dari berbagai sumber bisa saja berlainan. Namun fakta dilapangan menunjukan bahwa preferensi pemilih dalam memilih calonnya banyak didasari pertimbangan jangka pendek.[9] Politik uang berpengaruh cukup signifikan dalam menentukan pilihan publik. Maka muncul anggapan “jika ingin maju sebagai kepala daerah, harus punya duit banyak”. Ini tentu saja logika yang fatal. Seorang pemilih seharusnya dipilih dari kompetensi dan komitmennya, bukan dari kekayaanya. Fakta yang terjadi dilapangan dan diamini oleh masyarakat awam: orang berkomitmen dan berkompetensi ingin maju sebagai kepala daerah tapi tidak punya uang akan dianggap konyol.

Lazimnya di seluruh daerah di Indonesia terutama di pedesaan, KPU dan LSM-LSM masih melakukan sosialisasi tatacara pencoblosan/pencontrengan menjelang pelaksanaan pemilu/pemilukada. Ini juga tentunya konyol. Bagaimana mungkin kita mengharapkan adanya preferensi yang lengkap untuk memilih kepala daerah dari masyarakat yang tatacara memilihpun masih harus diajari, itupun masih ada yang salah setelah diajari.?

Pemilihan Lewat DPRD Bukan Tidak Demokratis

Dalam sebuah obrolan di desa Sapa Barat (bagian dari Kec Tenga Kab Minahasa Selatan), saya tanya kepada beberapa orang “apakah anda lebih setuju kepala daerah dipilih langsung atau dipilihkan oleh wakil-wakil yang telah anda pilih di DPRD?” beberapa yang lebih suka dengan pemilihan langsung menyatakan alasan bahwa pemilihan langsung lebih demokratis. Logika seperti ini banyak berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya. Inilah logika yang menurut saya kurang pas. Baik pemilihan di DPRD maupun Pemilukada secara langsung bagi saya sebenarnya sama-sama memenuhi kaidah demokrasi, hanya yang membedakan adalah biayanya. Pemilukada langsung membutuhkan biaya lebih mahal.

Sekarang, mari berpikir secara jernih. Anggota DPRD adalah wakil rakyat juga, yang dipilih secara langsung oleh rakyat lewat proses pemilihan umum. Artinya, dia diasumsikan bisa mewakili aspirasi rakyat termasuk dalam memilih pemimpin daerah. Kalau kemudian muncul kenyataan bahwa wakil rakyat tidak dapat mewakili aspirasi masyarakat, artinya kesalahan justru ada pada saat memilih sang legislator. Benarkah ketika rakyat meilih seorang legislator telah menggunakan pertimbangan yang baik dan benar? Ataukah sekedar preferensi jangka pendek? Disitulah letak masalahnya. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, baik secara langsung maupun lewat DPRD, sama-sama bisa dianggap demokratis. Keduanya juga sama-sama tidak dapat menjamin bahwa hasil yang didapatkan dalam proses pemilihan akan menghasilkan pemimpin daerah yang baik.

Selanjutnya mari kita coba lihat beberapa keuntungan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Pertama tentunya pada masalah biaya penyelenggaraan.  Pemilihan kepala daerah lewat DPRD bisa menghemat pengeluaran APBD. Dengan begitu, APBD bisa lebih banyak digunakan untuk melakukan pelayanan publik dan pemberdayaan rakyat. Kedua, potensi konflik horizontal bisa lebih ditekan. Pemilukada secara langsung biasa diikuti acara-acara pengerahan massa dalam kampanye yang sering berujung bentrok antar pendukung kandidat. Dengan mengembalikannya ke DPRD, acara-acara mobilisasi masa akan hilang sehingga potensi kkonflik berkurang.

Keuntungan ketiga adalah hilangnya politisasi birokrasi. Proses pemilukada seringkali jadi buah simalakama bagi birokrasi daerah, trutama jika ada incumbent yang mencalonkan diri. Mau-tak mau para pegawai sering dimobilisasi oleh incumbent sebagai sarana kampanye, hal itu masih sering ditambah resiko penggunaan program-progran yang didanai dengan uang pemerintah sebagai alat kampanye. Dengan mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ke DPRD, resiko politisasi birokrasi bisa berkurang.

Akhir kata, dengan tulisan ini saya mengajak untuk membuka diri kepada kemungkinan mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ke DPRD. Percayalah bahwa pemilihan di DPRD juga bisa demokratis.


[1] saat diskusi masih menjabat sebagai salah satu komisioner KPU Pusat.

[2] Saya sempat ngobrol dengan Yournie Sendow (Ketua KPU Kab Minahasa Selatan) dalam sebuah  pertemuan di FISIP Unstrat Manado, bulan April 2012.

[9] penulis sempat melakukan obrolan dengan beberapa orang awam terkait preferensi dalam memilih kepala daerah di beberapa kabupaten seperti Lombok Timur, Minahasa Selatan, Sleman, Gunungkidul, Bantul, Cilacap, Bima, Ponorogo, Semarang, dan Lampung.

Absennya Negara…

Absennya Negara dan Inisiatif Masyarakat.

Oleh: Pandu Yuhsina Adaba

Pertengahan Februari 2012, pemuda-pemuda Dayak di Palangka Raya menolak kedatangan rombongan petinggi Front Pembela Islam. Mereka beramai-ramai mendatangi Bandara Tjilik Riwut untuk menghadang pesawat Sriwijaya Air yang mengangkut 4 orang pengurus FPI. Akhirnya keempat pengurus FPI itu kembali diterbangkan ke Jakarta. Masyarakat Dayak juga melakukan aksi yang  dipusatkan di Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan penolakan atas kehadiran ormas tersebut.  Lukas Tingkes menjelaskan “Penolakan terhadap FPI bukan karena sentimen agama, tetapi karena selama ini, FPI dinilai identik dengan kekerasan dan anarkisme,”.[1]

FPI merespon tindakan masyarakat Dayak dengan keras. Tudingan dialamatkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah: Teras Narang. Habib Rizieq menuduh bahwa Teras Narang telah melakukan pembiaran, bahkan berada di balik aksi warga menolak kedatangan FPI. Rizieq bahkan menyebutkan bahwa warga yang melakukan aksi sebenarnya adalah preman binaan Teras Narang, bukan warga Dayak. Terkait hal itu, FPI melaporkan Teras Narang kepada Polisi.[2] Munarman yang merupakan salah satu petinggi FPI bahkan menyebut Masyarakat Dayak yang melakukan aksi penolakan sebagai kafir harbi yang halal darahnya.[3]

Temuan tim Pusat Penelitian Pilitik (P2P) LIPI yang dimotori oleh Mardyanto Wahyu Tryatmoko menyatakan bahwa: Salah satu hakekat latar belakang konflik adalah ketakutan atas kebijakan atau aktivitas komunitas lain.  Temuan lain dari tim ini adalah bahwa salah satu faktor yang menyebabkan menyebabkan konflik sulit terselesaikan dengan baik adalah kelemahan  kapasitas lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan.[4]

Mengacu kepada peristiwa penolakan FPI di Kalteng, kita bisa menduga bahwa masyarakat Dayak mempunyai ketakutan dengan kehadiran FPI di daerahnya. Track record penggunaan kekerasan oleh FPI dalam aksi-aksinya sudah cukup terkenal. Terakhir adalah insiden pengrusakan kantor Kemendagri ketika FPI melakukan demonstrasi terkait pembalan perda miras. Aksi-aksi kekerasan FPI juga banyak dilakukan di bulan Ramadhan dengan cara menutup paksa warung-warung makan yang buka di siang hari. Tentunya bisa dipahami ketakutan yang muncul di kalangan masyarakat Dayak apabila FPI beridiri di daerahnya, aksi-aksi serupa akan muncul.

Kapasitas pencegahan dan penyelesaian konflik yang dimiliki oleh pemerintah juga lemah. Dalam beberapa kasus kekerasan yang dilakukan FPI, pemerintah terkesan melakukan pembiaran. Padahal sudah cukup banyak fakta yang menunjukkan bahwa FPI seringkali menempuh jalur kekerasan dalam menyuarakan kepentingannya. Peristiwa penyerangan terhadap ahmadiyah di Monas, Penutupan warung-warung makan yang buka di siang hari, hingga perusakan kantor kemendagri seolah tidak memberikan pelajaran. Sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang keberadaan organisasi-organisasi semacam FPI dengan tersedianya fakta-fakta tersebut. Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan FPI.

Mengutip pendapat Pengajar Hukum Tata Negara UIN Jakarta, Ismail Hasani aksi warga Dayak itu juga bisa dilihat sebagai bentuk kekecewaan atas ‘kekebalan’ hukum bagi kelompok masyarakat yang melakukan aksi kekerasan dan melawan hukum.[5] Warga dayak sebenarnya memahami bahwa keberadaan FPI dijamin oleh undang undang sebagaimana yang diungkapkan oleh Yansen Binti “FPI merupakan organisasi masyarakat yang dilindungi undang-undang, namun sepak terjangnya selama ini identik dengan anarkisme dan kontradiktif dengan filosofi Huma Betang di Kalteng”. [6]

Ya begitulah jadinya, kalau negara/rezim/pemeringtah absen dalam menjamin hak-hak warganya, atau justru terlibat dalam mengebiri hak-hanya, kejadian-kejadian serupa akan berulang. Masyarakat kadang mempunyai inisiatif sendiri, spontanitas sendiri, dan mereka lebih yakin dengan hal itu daripada harus mengemis-ngemis kebijakan pemerintah.


[1] Lukas Tingkes adalah Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kalimanta Tengah. Berita didapat dari http://berita.liputan6.com/read/376884/warga-dayak-tolak-fpi diakses tanggal 13 Februari 2012.

[2] Habib Rizieq Syihab adalah Ketua FPI. http://nasional.inilah.com/read/detail/1829583/fpi-penyerang-preman-binaan-bukan-warga-dayak diakses 13 Februari 2012.

[4] Mardyanto Wahyu Tryatmoko dkk; Laporan Akademik II Kerangka Pencegahan Konflik di Indonesia, Jakarta 2011, Kerjasama BAPPENAS-PTD-LIPI-UNDP. Lihat bagian pendahuluan terutama halaman 1-4.

[6]Yansen Binti adalah Ketua Gerakan Pemuda Dayak Kalteng. Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/02/11/058383332/Alasan-Warga-Dayak-Tolak-FPI diakses tanggal 13 Februari 2012.

INKONSISTENSI SUBSTANSI KONSTITUSI

Oleh: Pandu Yuhsina Adaba

*tulisan ini adalah review dari buku Dr Aidul Fitriciada yang berjudul UUD 1945 sebagai revolutiegrondwet

Buku berisi 6 bab ini membawa kita kembali kepada perdebatan sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang  Dasar 1945 (UUD 1945). Pemaknaan istilah Revolutiegrondwet menjadi pangkal munculnya perdebatan. Kata revolutiegrondwet ini menimbulkan dua penafsiran dominan. Tafsiran pertama adalah bahwa UUD 1945 merupakan “UUD kilat” yang dibuat dalam suasana revolusi seperti yang pernah dikatakan Soekarno dalam sidang PPKI (Halaman 4). Tafsiran ini menjadi argumen kuat bagi para pendukung amandemen bahwa sifat kesementaraan dari UUD 1945 haruslah disempurnakan. Amandemen adalah cara untuk menyempurnakannya. Sebaliknya, tafsiran kedua, revolutiegrondwet juga dapat ditafsirkan sebagai konstitusi yang memuat jiwa revolusi. Jiwa dari sebuah konstitusi adalah sesuatu yang harus dipertahankan, sehingga revolutiegrondwet berarti jiwa revolusi yang tak boleh hilang. Jiwa revolusi itu berwatak nasional dan sosial sekaligus, dan jiwa revolusi itulah yang dipandang dapat membawa Indonesia mencapai tujuan kemerdekaan (halaman 7). Lagi-lagi pernyataan Soekarno di dalam Pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 menjadi dasar argumen bahwa substansi gagasan revolusi dalam UUD 1945 menjadikannya disebut revolutiegrondwet.

Di dalam polemik mengenai tafsiran revolutiegrondwet ini, penulis, Dr. Aidul Fitriciada Azhari mengambil posisi mendukung argumen bahwa Gagasan revolusioner yang terkandung dalam teks UUD 1945 itulah yang menjadikannya disebut revolutiegrondwet. Untuk menguatkan arguman tersebut, bahasan dalam buku ini ditarik kembali ke masa dimana UUD 1945 dirumuskan. Analisa sejarah menjadi aspek penting ketika teks-teks sejarah yang terkait dengan UUD 1945 dijadikan rujukan.

Mencermati konstitusi dari sisi seorang akademisi ilmu hukum menjadi sangat menarik ketika dua cara pandang terhadap peraturan perundangan bertemu. Sisi pertama adalah melihat undang-undang sebagai alat (instrumen politik) untuk melakukan rekayasa sosial mewujudkan masyarakat dengan tipikal tenrtentu. Sisi kedua adalah melihat undang-undang sebagai sebuah produk hukum yang dihasilkan dari sebuah konstelasi politik pada suatu setting waktu dan kondisi tertentu. Buku ini berusaha melihat konstitusi dari kedua sisi itu.

Setting Sosial Sebagai Sebuah Trigger
Penggunaan perspektif postkolonialisme membawa penulis untuk mengupas perjalanan sejarah indonesia berikut konstitusi yang pernah diterapkan di wilayah ini. Mengapa ini menjadi penting? Penulis menjelaskan bahwa untuk memahami teks harus mengaitkannya dengan konteks di mana teks itu terulis.dengan memahami konteks sosial pada masa kolonial, dapat dilihat pemicu dari munculnya gagasan revolusioner yang muncul dan tertuang pada teks UUD 1945 sebagai respon dari kaum yang terjajah.

Konstitusi pada masa kolonial pertama kali adalah Konstitusi 1814 yang menempatkan wilayah Hindia Belanda di bawah wewenang Ratu Belanda tanpa campur  tangan Staaten General / parlemen  (halaman 31). Perubahan besar melanda Kerajaan Belanda. Kekuatan politik (swasta) diluar keluarga kerajaan menuntut untuk dikuatkan perannya dalam menentukan kehidupan politik. Denyut nadi politik liberal muncul dengan menguatnya peran Staaten General. Pada hakekatnya kaum swasta (partikelir) ingin ambil bagian dalam mengeksploitasi wilayah jajahan yang sebelumnya hanya dikuasai negara. Mereka ingin ikut menanamkan modal.

Perbahan konstelasi di Belanda sekitar tahun 1840 ini berimbas pula ke wilayah jajahan termasuk Hindia Belanda. Kaum swasta menginginkan agar negara berfungsi sebatas instrumen penjaga modal saja. Konstitusi menyangkut wilayah jajahanpun “diamandemen” menjadi lebih liberal. Struktur pengelola wilayah jajahan dilengkapi dengan unsur-unsur perwakilan rakyat ( yang anggotanya ditunjuk pemerintah Belanda) yaitu Volksraad (halaman 34-37). Periode ini ditandai dengan munculnya usaha-usaha perusahaan swasta milik partikelir Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda, tentunya dengan harga barang dan upah buruh murah. Sebenarnya antara Golongan konservatif dan liberal terdapat persamaan yaitu melihat bahwa wilayah jajahan harus dieksploitasi untuk kepentingan negara induk, hanya saja persoalan siapa yang memegang pengelolaannya saja yang mebedakan kedua golongan ini.

Apa yang dipaparkan buku ini mengenai periode “liberal” kolonial sejalan dengan tulisan Ricklef (2008) yang menjelaskan tentang perubahan sistem eksploitasi di Hindia Belanda. Ricklef juga memberikan catatan mengenai periode ini adalah lahirnya “generasi terpelajar pribumi”  sebagai akibat dari banyak berdirinya sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Politik etis meskipun banyak pihak menyebutnya lebih kepada sebuah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan (administratif tingkat rendah), namun setidaknya membuat beberapa orang pribumi bisa mengenyam pendidikan yang sebelumnya belum pernah ada dalam khasanah lokal. Embrio pergerakan nasional, Konsepsi Indonesia dan cara pengorganisasian modern muncul di jaman ini. Di sisi lain, sistem kapitalisme swasta mulai beroperasi pula di jaman ini.

Logika penulis tentang liberalisasi di negara induk yang berimbas kepada negara jajahanpun cocok dengan tulisan Bung Karno dalam “Swadeshi dan Massa Aksi di Indonesia”. Bung Karno dalam tulisannya pada tahun 1932 ini memaparkan bahwa corak imperialisme akan dipengaruhi oleh corak kapitalisme yang melahirkannya. Dengan mengambil perbandingan antara India sebagai jajahan Inggris dan Indonesia sebagai jajahan Belanda, bung karno menganalisa hubungan antara corak kapitalisme negara penjajah dengan “gaya imperialisme” yang diterapkan di negeri jajahan, dan akibat terhadap struktur masyarakat di negeri jajahan. ( Ir Soekarno, 1963 Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1, Jakarta, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi halaman 123-129)

Pendapat yang dapat ditangkap dari penulis adalah bahwa periode kekuasaan kolonial dengan sistem kapitalisnya merupakan tekanan berat bagi masyarakat Indonesia (Hindia Belanda). Setting sosial inilah yang menjadi pemicu munculnya gagasan anti kapitalisme dalam benak para founding fahters ketika merumuskan Konstitusi negara. Pengalaman ketertindasan dalam sistem kapitalis kolonial menjadikan mereka tidak ingin Indonesia merdeka nantinya mengalami kondisi yang sama dengan ketika belum merdeka. Revolusi Nasional (merebut kekuasaan politik dari Belanda) tanpa dibarengi revolusi sosial ekonomi (menyusun struktur ekonomi baru yang anti kapitalisme) akan menghasilkan ketertindasan masyarakat yang sama dengan masa kolonial (halaman 43-51) .

INSTRUMEN POLITIK – PRODUK KONSTELASI POLITIK

*Parlementer ke Demokrasi Terpimpin
Perdebatan ideologis mengenai dasar negara mewarnai dinamika menjelang kemerdekaan. Kontestasi golongan Islam dan Nasionalis mengemuka dalam perdebatan di sidang BPUPKI maupun PPKI. Kearifan para founding fathers dalam bermusyawarah membuktikan bahwa sekalipun berbeda paham, kepentingan nasional haruslah diutamakan. Penulis juga menyebutkan bahwa meskipun kehadiran kelompok komunis dan sosialis tidak dominan dalam perdebatan dasar negara, namun ide-ide revolusi sosial tetap muncul (halaman 38). Ide MPR sebagai representasi kekuatan politik rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi disebut sebagai adopsi dari pemikiran Tan Malaka yang mengacu pada Revolusi perancis yang dikombinasikan dengan pemikiran sosialisme. Tokoh-tokoh pergerakan Indonesia seperti Soekarno banyak mempelajari ide Tan Malaka (halaman 17). Pola pembangunan yang mengacu kepada GBHN adalah salah satu cara mnjaga kesinambungan pembangunan dari sebuah pemerintahan ke pemerintahahan selanjutnya. Jadi meskipun rezim berganti, GBHN yang merupakan kristalisasi pemikiran kolektif di MPR tetap menjadi acuan.

Sebagai produk sebuah proses politik, UUD 1945 juga merupakan instrumen rekayasa politik dimana didalamnya terkandung tujuan ideal dari Indonesia merdeka yaitu perubahan dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat nasional, dan perubahan dari masyarakat feodal-liberal-kapitalistik menjadi masyarakat yang berkeadilan sosial. Muatan gagasan revolusi dalam UUD 1945 meliputi asas Kedaulatan Rakyat, Permusyawaratan, Ketuhanan, Kekeluargaan, dan Keadilan sosial. Paham tentang HAM yang tercantum dalam UUD 1945 menolak konsepsi HAM dalan pemikiran liberal, namun mengakui hak indivvidu dalam kerangka pemikiran kolektivisme. (halaman 59-70). Muatan UUD 1945 merupakan penolakan terhadap kapitalisme-liberalisme. Sejalan dengan pemikiran yang muncul menjelang kemerdekaan:

Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih saudara-saudara? Jangan saudara kira bahwa kalau badan perwakilan rakyat sudah ada kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah dilhat di negara-negara Eropa adalah badan perwakilan ini, adalah kaum parlementaire democratie. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? (Pidato Bung Karno di Sidang BPUPKI, “Lahirnya Pancasila”, 1 Juni 1945- Ir Soekarno, 1960, Tujuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi, Jakarta, Panitia Pembina Jiwa Revolusi,  halaman 33)

UUD 1945 sebagai UUD revolusi itu tidak sempat diterapkan secara optimal pada masa revolusi fisik karena menghadapi kondisi perang. Ketika pengakuan kedaulatan dicapai, konskuensi dari klausul dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) menghasilkan situasi yang tidak kondusif. KMB mengakui kedaulatan RIS yang artinya sebuah sistem negara federal. Konstitusi yang berlaku juga konstitusi RIS. Dengan disetujuinya KMB, Indonesia terintegrasi dengan sistem kapitalisme global (IMF dan World Bank). Ketika integrasi antara negara-negara RIS terjadi dan bentuk kembali kepada sistem unitaris NKRI, UUD yang dipakai adalah kombinasi UUD RIS dengan UUD 1945. kombinasi UUD ini sering disebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).  UUDS ini diterapkan sembari menunggu panitia pembuat konsitusi (konstituante) merumuskan Undang-Undang baru yang diharapkan bisa menjadi konstitusi yang komprehensif dan sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia. Ketika Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru dikarenakan perdebatan ideologis yang terlalu kental, muncul ketegangan politik. Kondisi ini menjadi latar belakang munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit itu menjadi tonggak berakhirnya UUDS 1950, kembali menggunakan UUD 1945.

Dengan Belanda, melalui K.M.B., kita mesti mencairkan jiwa revolusi kita di Indonesia sendiri, kita harus berkompromis dengan golongan-golongan yang non-revolusioner: golongan-golongan blandis, golongan-golongan reformis, golongan-golongan konservatif, golongan-golongan kontra-revolusioner, golongan-golongan bunglon dan cecunguk-cecunguk. Sampai-sampai kita, dalam mengorbankan jiwa revolusi ini, meninggalkan Undang-Undang-Dasar 1945 sebagai alat perjuangan.(Pidato Bung Karno: Penemuan kembali revolusi kita- Ir Soekarno,1964, Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2, Jakarta, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, halaman 354 )

Dalam buku ini penulis melukiskan bahwa Dekrit Presiden bukan sekedar respon dari gagalnya konstituante merumuskan konstitusi. Dekrit juga merupakan tonggak kembalinya spirit revolusioner anti kapitalisme-liberalisme. Sebelum dekrit, Indonesia menggunakan sistem politik parlementer yang dirasa banyak pihak, tidak cocok dengan jiwa Indonesia. Kondisi stabilitas politik terganggu dengan terjadinya pemberontakan-pemberontakan (halaman 105-109). Pemberlakuan sistem liberal ini dirasakan menjadi biang keladi permasalahan dalam negeri. Kembali kepada UUD 1945 dipandang sebagai solusi terbaik.

Teks sejarah berbicara mengenai hal yang sama. Pidato Presiden pada  peringatan proklamasi tahun 1959, sekitar sebulan setelah dekrit terang-terang mencela praktek liberalisme yang dilaksanakan periode sebelumnya.

Tetapi apa yang kita lihat sejak kita meninggalkan alam revolusi ke dalam wajah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1950? Liberalisme meracuni kesadaran sosial kita ini, kegotong-royongan kita, keholopiskuntulbarisan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa yang penuh dengan kankernya daerahisme, kankernya sukuisme, kankernya multipartysme, kankernya golonganisme dan lain-lain. Indivisualisme itu musuh terbesar dari ide keadilan sosial. Menyelinap ke dalam kalbunyanya bangsa Indonesia, bangsa yang dari dulu terkenal sebagai bangsa yang bergotong royong. (Pidato Bung Karno: Penemuan kembali revolusi kita- Ir Soekarno,1964, Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2, Jakarta, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, halaman 373 ) 

Era Pasca dekrit dikenal dengan era Demokrasi Terpimpin.Banyak terjadi penyelewengan UUD 1945 di era ini.  Di antaranya penyelewengan itu adalah pengisian MPRS, DPRS, DPAS dengan penunjukan presiden, pengangkatan presiden seumur hidup, pidato presiden dijadikan GBHN. Terlepas dari penyelewangen yang terjadi, gagasan revolusioner berkembang subur di masa demokrasi terpimpin. UU Pokok Agraria, kembalinya Irian Barat, berkembangnya pemikiran politik anti kapitalis subur di masa ini. Terjadinya nasionalisasi aset asing pada tahun 1958 berikut pembatalan persetujuan KMB merupakan bagian dari revolusi nasional. Konstelasi politik dalam dan luar negeri mengakhiri periode demokrasi terpimpin dengan sebuah peristiwa tragis. Kita mengenalnya dengan Gerakan 30 September (G30S). sebuah perstiwa yang masih diselubungi misteri tentang siapa dibalik itu semua.

“Pembangunanisme” Di Era Orde Baru
Terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dianggap sebagai tonggak awal pemerintahan Orde Baru. Sedikit-demi sedikit, kekuasaan Soekarno terkikis dan soeharto muncul sebagai pemimpin baru. Pendulum bergeser ke kanan. Belum genap satu tahun secara resmi Indonesia keluar dari IMF dan World Bank, Soeharto kembali mengintegrasikannya dengan lembaga-lembaga itu. Pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang berorientasi mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Hubungan dengan lembaga-lembaga internasional dan dengan negara-negara barat yang membeku dibuka kembali, yang memungkinkan mengalirnya bantuan luar negeri dan investasi modal asing. Berbagai insentif bagi penanaman modal baik asing maupun dalam negeri diberikan, seperti yang tertuang dalam PMA dan PMDN. (Kwik Kian Gie; 1994, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 487)

Kebijakan yang memacu penanaman modal dikeluarkan pemerintah. Gerbang bagi masuknya modal asing secara formal muncul dengan keluarnya UU No 1 tahun 1967 tentang Penamaman Modal Asing. Meskipun mengijinkan modal asing masuk, pemerintahan orde baru masih membatasi sektor-sektor yang dapat dimasuki modal asing tersebut. Sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara. Hal ini setidaknya masih sejalan dengan prisnsip pasal (33) UUD 1945. Penulis melihat bahwa terbitnya kebijakan yang memacu penanaman modal maupun integrasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional merupakan tindakan yang melanggengkan kapitalisme. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu hasilnya tidak dapat dinikmati masyarakat secara merata karena terkonsentrasi pada segelintir konglomerat saja (halaman 134). Dan bangunan ekonomi yang sempat menjadikan Indonesia disebut sebagai “Macan Asia” itu ternyata rapuh karena sangat bergantung pada konstelasi kapitalisme global. Sebuah catatan yang tepat untuk melukiskan hal tersebut adalah:

Banyak dari wiraswasta kita yang tergantung pada sumber dana dan pasar internasional daripada sumber dana dan pasar domestik. Banyak usahawan kita yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan atau para hartawan internasional, yang beraneka ragam tingkat kemandiriannya di dalam perusahaan patungan itu perusahaan transnasionalnya merasa dia lihai karena bisa menggunakan orang sangat ternama menjadi kompradornya. (Kwik Kian Gie; 1994, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 488)

Gagasan revolutiegrondwet yang anti kapitalisme justru diingkari oleh pemerintahan Orde Baru (halaman 127). Kebijakan kapitalistiknya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan pemerataan dan kemandirian nasional merupakan sesuatu yang bertentangan dengan substansi gagasan revolusioner UUD 1945. Namun memang pada masa orde baru, para pengkritik kebijakan menghadapi situasi sulit karena berhadapan dengan rezim otoriter represif. Selain itu, pada masa orde baru, pemikiran-pemikiran Kiri (Sosialisme-Marxisme) menjadi sesuatu yang tabu. YB Mangunwijaya dalam tulisannya melukiskan:

Orde Baru mentabukan segala yang mengingatkan kepada Karl Marx dan mengutuk kaum kiri, karena memang hakikatnya amat kanan, militeristis, diktatorial. Dan celakanya kapitalistis-konco, suka korupsi, kolusi, dan nepotisme, amat otoriter, jadi betul-betul ekstrem kanan. Oleh karena itu generasi muda tidak pernah berkenalan dengan saripati teori-teori Karl Marx. Lain dari generasi 1920-1930an. Sehingga tidak paham benar bahwa UUD 1945 dan khususnya pancasila itu benar-benar kiri jiwanya. Selain itu tanpa mempelajari (tidak perlu menjadi penganut politis ideologis) Karl Marx, orang tidak akan pernah paham tentang mekanisme mengapa jurang antara si kaya dan ssi miskin makin melebar. Maka kita tahu sekarang,  mengapa generasi muda tidak pernah diizinkan oleh orde baru untuk membuat studi serius tentang apa yang dikatakan Karl Marx daan apa itu sebenarnya sosialisme. Sampai kita tidak tahu, bahwa pada pada hakikatnya Republik Indonesia di desain menurut mahzab sosialisme, namun sosialisme yang disesuaikan dengan situassi dan kondisi  khas Indonesia. Dengan kata lain sosialisme Indonesia. (YB Mangunwijaya; 1999, Menuju Republik Indonesia Serikat, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, halaman212-213)

Neoliberalisme Pasca Soeharto
Krisis moneter yang disusul krisis ekonomi pada periode akhir kepemimpinan Soeharto memunculkan krisis politik. Kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun pada akhirnya dijatuhkan oleh gelombang reformasi pada 1998. catatan menarik dari penulis buku ini adalah adanya kepentingan gobal yang ikut bermain dalam proses jatuhnya pemerintahan Soeharto. Sama seperti kejatuhan Soekarno yang banyak disebut melibatkan skenario pihak asing. Obsesi menikmati alam demokrasi seolah menjadi pemicu gerakan-gerakan yang menentang Soeharto, tentunya dengan dukungan pihak asing pula. Demokratisasi sebagai “nyawa” gerakan reformasi yang mengakhiri rezim 32 tahun itupun ternyata tak luput dari tekanan kepentingan ekonomi global (halaman 138). Perubahan konstelasi dunia pasca perang dingin menyebabkan rezim Soeharto tidak lagi begitu strategis untuk dipertahankan oleh kapitalisme global. Bahkan sebaliknya, gaya otoriter Soeharto dalam memipin menjadi batu sandungan bagi masuknya investasi secara lancar di Indonesia karena dalam beberapa hal, Soeharto masih membatasi sektor-sektor tertentu bagi masuknya modal asing.

Dengan jatuhnya Soeharto, praktis Orde Baru berakhir dan kita mengenal sebuah periode yang disebut sebagai “Era Reformasi”, sebutan bagi era pasca Soeharto. Sebelum Soeharto turun, sempat disepakati skema penyelamatan krisis dengan bantuan dari IMF. Hasilnya justru krisis semakin meluas (halaman 143).
Kehidupan demokrasi pasca soeharto bagi beberapa pihak disebut mengalami peningkatan. (Schulte Nordolt 2007- jakarta, politik lokal di Indonesia, KITLV, halaman 1) Orang bebas berorganisasi, mengeluarkan pendapat, mendirikan partai, bahkan mengkritik pemerintah. Banyak partai baru bermunculan, bahkan pemilihan umum 1999 diikuti oleh 48 kontestan. Sebuah hal yang cukup fantastis dibandingkan selama orde baru dimana pemilu hanya diikuti oleh 3 kontestan yang kontestan itupun merupakan hasil fusi yang dipaksakan.

Fenomena yang menjadi sorotan penulis pada era reformasi terutama adalah terjadinya amandemen UUD 1945. Istilah revolutiegrondwet mengemuka seiring perdebatan pihak-pihak yang terlibat dalam proses amandemen tersebut. revolutiegrondwet dipahami sebagian pihak sebagai “Roh Revolusioner” yang terkandung dalam teks UUD 1945. Sebagian lain menganggap revolutiegrondwet adalah konteks waktu dimana UUD 1945 dibuat yaitu dalam suasana revolusi sehingga perlu disempurnakan jika situasi sudah kondusif. Bagi penganut keyakinan bahwa sugstansi revolutiegrondwet adalah kandungan gagasan revolusi dalam teks UUD 1945, amandemen haruslah mempertahankan substansi gagasan itu (halaman 154-155).

Penulis melihat adanya pengingkaran susbstansi revolutiegrondwet di era reformasi terkait amandemen UUD 1945. MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen bukan lagi lembaga tertinggi negara sebagai pemegang legitimasi kedaulatan rakyat. GBHN sebagai acuan pembangunan pemerintah dihapuskan. Hal ini berakibat kebijakan pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada presiden hasil pemilu langsung. Artinya adalah kesinambungan antar periode pemerintahan tidak lagi terjamin karena setiap terjadi pergantian presiden, bisa saja terjadi perubahan kebijakan secara drastis. Kontinuitas arah kebijakan negara bergantung pada orientasi politik, ideologi, dan masa jabatan presiden (halaman 161). Logika ini kembali kepada logika liberalisme. Mirip dengan apa yang terjadi pada masa berlakunya UUDS 1950. Kedaulatan rakyat dalam penentuan arah kebijakan lewat GBHN yang dirumuskan secara kolektif oleh MPR menjadi hilang. Arah kebijakan pemerintah tidak lagi mempunyai koridor yang baku, yang merupakan hasil pergulatan ide kolektif MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Amandemen UUD 1945 juga menyentuh sebuah pasal krusial yaitu pasal 33 yang mengatur tentang perekonomian. Penulis menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi tidaklah dijiwai oleh Gagasan revolusi nasional dan sosial ekonomi. Substansi gagasn pasal 33 sebelum terjadinya amandemen adalah demokrasi ekonomi. Maksudnya adalah perekonomian haruslah diatur untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Untuk itu, sektor-sektor strategis tidak boleh dikuasai orang-perorang (swasta) karena sektor-sektor tersebut haruslah dikuasai negara dan dikelola untuk kemakmuran bersama (halaman 169). Pasal 33 setelah amandemen justru memasukan prinsip-prinsip baru di dalam ayat penjelasnya. Prinsip-prinsip hasil amandemen tersebut tidak sejalan dengan gagasan kolektivisme pengelolaan sumberdaya ekonomi demi kemakmuran bersama namun justru mendekatkan kepada mekanisme pasar.