SBY, Apindo, Jokowi, dan Kenaikan UMP DKI Jakarta 2013

 

Dalam sebuah pertemuan (Senin 8/4/2013) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Presiden SBY mengeluarkan pernyataan yang dinilai menyindir kebijakan Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta – Jokowi) menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari 1,5 Juta menjadi 2,2 Juta Rupiah. “Jangan ambil kebijakan yang terlalu populis, nanti berbahaya. Tetapi tetap memperhatikan orang miskin,” ucap SBY[1]. Pernyataan SBY itu terkait “curhat” ketua Apindo, Sofyan Wanandi yang menyatakan bahwa pengusaha susah karena kebijakan kenaikan UMP DKI. “Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing,” kata Sofjan disambut tepuk riuh peserta musyawarah di ballroom Hotel JS Luwansa, Kuningan.[2]

Apa yang dilakukan Jokowi sebenarnya mempunyai dasar yang kuat. Berkaca kepada Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI, sudah sepantasnya buruh-buruh DKI Jakarta mendapat 2,2 juta rupiah perbulan. Untuk diketahui angka KHL DKI Jakarta saat ini adalah 1,9 juta rupiah. Angka UMP itu sedikit diatas angka KHL, namun tidak berlebihan, sungguh sudah merupakan perhitungan yang sangat manusiawi. Apabila pengusaha-pengusaha (yang dikomandoi Sofyan Wanandi beserta Apindo) merasa berat dengan angka UMP DKI (2,2 juta), sesungguhnya yang sedang mereka lakukan adalah menolak membayar buruh diatas KHL. Dengan kata lain, mereka tidak mempedulikan hak buruh untuk hidup layak.

Kita perlu melihat lebih menyeluruh, bahwa permasalahan DKI Jakarta bukan hanya sekedar mengenai UMP. Yang dapat saya tangkap dari alur pikir Jokowi justru merupakan sebuah terobosan brilian. Kenaikan UMP akan menyeleksi investor yang masuk ke DKI. Hanya yang mampu memberi kesejahteraan kepada buruhlah yang boleh berusaha di Jakarta. Dengan begitu, investor yang tidak mampu membayar buruh sesuai UMP akan dipaksa keluar DKI. Konsentrasi operasi modal di DKI akan diurai, didorong untuk merembes ke daerah-daerah lain. Konskuensinya, kebijakan kenaikan UMP DKI ini akan mendorong terjadi pemerataan dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru diluar DKI Jakarta. Secara tidak langsung, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi tingkat kepadatan penduduk Jakarta yang artinya juga mengurangi tingkat kemacetan.[3]

Sofyan Wanandi sendiri sebagai pihak yang menyindir Jokowi sudah menyatakan bahwa sekitar 90 perusahaan bakal segera merelokasi pabrik ke wilayah Jawa Tengah pada 2013. Rencana tersebut disebabkan perusahaan tidak mampu membayar kenaikan UMP yang ditetapkan pemerintah menjadi Rp 2,2 juta per orang. “UMP di Jateng kan lebih murah sekitar Rp 1,1 juta per orang. Jadi mereka (perusahaan) lebih memilih memindahkan pabrik ke sana. Terpenting mereka pindah ke daerah yang masih banyak jumlah buruhnya,” jelas Sofjan dalam acara  Indonesia Economic Quarterly pada Senin 18 Maret.[4] Pernyataan Sofyan ini justru menguatkan pandangan bahwa kenaikan UMP DKI akan mendorong pemerataan. Artinya apa yang dilakukan Jokowi sudah benar.

Sungguh elegan jawaban yang disampaikan Jokowi terhadap sindiran-sindiran yang mengarah kepadanya “”Gubernur itu hanya tanda tangan, yang menetapkan mereka sendiri. Mereka di ruangan ada Apindo, serikat pekerja, pemerintah, sama komisi, dan tokoh. Mereka bicara dan menentukan. Mereka sudah sepakat, baru masuk ke meja saya, saya tanda tangan,” tegas Jokowi.[5] Sungguh, pemimpin seperti Jokowi ini yang diperlukan rakyat Indonesia. (Pandu Yuhsina Adaba)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s