Urgensi Reforma Agraria Di Indonesia*

Konflik sumber daya alam di Indonesia belum berakhir. Pada akhir Juli 2012, di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, seorang anak  berusia 12 tahun bernama Angga Bin Darmawan meninggal dunua akibat tembakan senapan Brimob. Menurut cerita pamannya, Angga adalah seorang anak yang mengagumi Brimob. Ketika iring-iringan mobil aparat itu memasuki desa, Angga dengan antusias menguntitnya, mungkin karena didorong oleh rasa penasaran dalam batinnya. Angga mungkin tidak mengetahui bahwa aparat-aparat itu datang karena di kampungnya sedang terjadi konflik agraria yang cukup serius, sehingga aparat-aparat itu atang dengan menenteng senjata. Angga tewas bersimbah darah, menjadi korban sia-sia dari konflik agraria antara warga OKI dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Cinta Manis yang mengelola perkebunan tebu di wilayah Desa Limbang Jaya1

Almarhum Angga Bin Darmawan bukanlah korban pertama dari konflik agraria di Indonesia. Sepanjang tahun 2011 saja, ada 11 petani yang tewas gara-gara sengketa tanah. Sejak diberlakukannya Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sudah 189 petani yang mati ditembak atau dianiaya terkait permasalahan sengkata lahan.2  Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abet Nego Tarigan mengatakan ada sekitar 7.000 kasus sengketa lahan antara perusahaan perkebunan atau pertambangan dengan warga setempat. Jumlah itu baru mencakup yang terdaftar, Abet menyakini bahwa jumlah sebenarnya lebih banyak. Dari catatannya,  selama Januari-Juli 2012, sudah ada 23 korban yang meninggal terkena tembakan akibat sengketa agraria.3 

Indonesia hari ini adalah cerita aksi oleh ribuan petani Kelurahan Senyerang, Tanjab Barat, Jambi yang tergabung dalam Persatuan Petani Jambi (PPJ)  menduduki lahan pertanian dan tanah adat mereka yang telah dirampas anak perusahaan Sinarmas Forestry, PT. Wira Karya Sakti (WKS). Untuk menuju lahan yang akan diduduki, para petani terpaksa membangun jembatan darurat yang sengaja diputus pihak perusahaan. Konflik antara petani melawan perusahaan sudah terjadi sejak 2001 berawal dari dikeluarkannya Perda No. 52 oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Usman Ermulan. Perda itu berisi pengalih-fungsian kawasan kelola rakyat seluas 52.000 hektar yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Kawasan Hutan Produksi (HP), dan selanjutnya diserahkan kepada PT. WKS guna dikelola menjadi bisnis Hutan Tanaman Industri (HTI). Berbekal Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 64/Kpts-II/2001, tanpa proses perundingan dengan masyarakat, PT WKS menggusur lahan petani dan tanah adat masyarakat Senyerang dan sekitarnya untuk kemudian ditanami tanaman akasia-ekaliptus. Aktifitas pembukaan lahan oleh perusahaan dilakukan dengan cara-cara kekerasan, dikawal oleh aparat kepolisian/TNI dan preman. Pada tahun 2010 bentrokan antara petani dengan aparat kepolisian yang dikerahkan oleh perusahaan membuat seorang warga tewas. Tuntutan petani adalah pengembalian seluruh lahan seluas 7.224 Ha yang terletak dari kanal 1 sampai kanal 19 yang dirampas PT. WKS. Menurut petani, lahan tersebut merupakan satu-satunya kawasan kelola rakyat Senyerang yang masih tersedia untuk memperbaiki taraf hidup dan mengembangkan diri.4 
 
Indonesia hari ini adalah cerita tentang pembakaran. Kantor PT Vale International Nickel Indonesia (PT Inco) di KM 9 Desa Onepute Jaya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah luluh lantak setelah dibakar oleh sekitar 2.000 warga. Koordinator lapangan, Irwan, dari Aliansi Rakyat Menggugat Inco mengatakan: “pembakaran sebagai bentuk protes dari warga yang sudah lebih dari 40 tahun dalam kemiskinan, sementara sumber daya alamnya diekploitasi pihak asing”. Aksi yang dilakukan sejak 5 Februari 2012 tersebut sebagai bentuk protes atas keberadaan PT Inco dan meminta agar PT Inco hengkang dari Kabupaten Morowali. Ada sekitar 36 ribu hektare lahan yang saat ini dikuasai oleh PT Inco yang terdiri dari lahan warga dan negara.5 
 
Melengkapi kisah tragis konflik agraria di Indonesia hari ini, kita simak cerita pembakaran Kantor Bupati Bima oleh demonstran yang menolak keberadaan tambang emas di Kecamatan Lambu. Ribuan massa yang marah menuntut Bupati untuk mencabut ijin tambang PT Sumber Mineral Nusantara. Amarah warga tersulut setelah sebelumnya warga Lambu dan Sape berdemonstrasi menolak tambang dengan cara memblokir pelabuhan Sape pada bulan 21 Desember 2011. Dua orang demonstran akhirnya tewas tertembak ketika aparat keamanan membubarkan aksi.  Faktanya, lokasi tambang yang yang menjadi obyek  permasalahan adalah sebuah perbukitan, yang diatasnya terdapat sumber air. Mayoritas warga dari 13 desa sekitar perbukitan itu adalah petani. Bagi mereka sumber air di perbukitan itu sangat penting dijaga karena pasokan air untuk lahan pertanian mereka tidak boleh rusak. Ancaman terhadap sumber air adalah ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka.6 
 
Konflik agraria telah cukup menelan korban jiwa manusia. Maka tak mengherankan jika  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakerktrans) yang sekaligus juga menjabat sebagai Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengingatkan pemerintah di bawah Presiden SBY untuk segera menuntaskan reforma agraria yang berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini untuk mengantisipasi sekaligus memberi solusi atas berbagai konflik sosial yang terjadi secara terus menerus belakangan ini.7  Saran dengan nada yang sama muncul dari Henry Saragih (Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional/ La Via Campesina). Menurut Saragih, dunia hari ini makin sulit akibat menghadapi krisis pangan, lingkungan hidup dan kemiskinan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah harus serius dalam melaksanakan reforma agraria menuju kemandirian pangan.8  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyuarakan hal yang sama. Pemerintah harus segera melaksanakan reforma agraria agar tidak ada lagi warga miskin akibat ketiadaan lahan.9 
 
Sebenarnya pada tahun 2007, Presiden SBY sempat menyatakan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk melaksanakan reforma agraria.10  Namun bentuk implementasi dari komitmen itu sampai saat ini belumlah jelas, bahkan justru konflik-konflik agraria tetap berlanjut. Reforma Agraria akhirnya seolah hanya menjadi jargon yang digunakan banyak pihak. Presiden, Menteri, DPR, aktivis mahasiswa, aktivis LSM, kelompok petani, semua membahas dan menyuarakan reforma agraria. Ironisnya, konsep, apalagi rencana implementasi pemerintah terhadap reforma agraria sampai saat ini belum jelas. 
 
Ada baiknya melakukan kilas balik untuk melihat proses yang terjadi ketika modernisasi yang identik dengan model produksi industrialis mulai bersentuhan dengan model produksi agraris terutama sekali yang terjadi di negara-negara berkembang. Prof. Dr. J.W. Schrool dalam “Modernisasi; Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang” memberikan kita banyak informasi tentang proses tersebut. Pola industri memberikan hantaman dahsyat terhadap dunia produksi agraris. Menurut Schrool, pola kepemilikan tanah di era sebelum industrialisasi lebih banyak diwarnai dengan pola kepemilikan kolektif. Dalam beberapa kasus, beberapa satuan masyarakat agraris tidak mengenal hak milik atas tanah, namun sekedar hak guna dalam lingkup terbatas. Dalam pola tersebut, tanah adalah komoditas bersama yang diolah secara bersama-sama untuk mencukupi kebutuhan bersama. 
 
Ketika muncul pola industri, sistem pengelolaan tanah menjadi berubah. Mengapa? Karena industri pun membutuhkan tanah. Hakikat industri, yaitu produksi massal yang menggunakan kemajuan tekonologi ternyata juga membutuhkan tanah, setidaknya untuk pembangunan pabrik-pabrik dan satuan-satuan industri lainnya. Mau tak mau, tanah-tanah yang tadinya berfungsi sebagai tanah pertanian sebagian beralih menjadi lahan industri. 
 
Kita harus ingat bahwa tanah adalah salah satu sumber penghidupan yang penting. Dalam sebuah pidatonya, Karl Marx pernah berkata “Pemilikan atas tanah-sumber awal dari semua kekayaan-telah menjadi masalah besar yang pemecahannya menentukan hari-depan klas pekerja”.11  Pemilikan tanah adalah masalah yang pelik mengingat posisinya sebagai faktor produksi. Hubungan manusia dengan tanah adalah juga menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain, terutama jika dikaitkan dengan proses produksi dan relasi sosial ekonominya atas tanah. Kehidupan manusia sehari-hari tentu sangat sulit untuk dipisahkan dari tanah. 
 
Dalam konteks Indonesia, skema pemilikan/penguasaan tanah pasca kolonial sangat semrawut. Dasar penguasaan tanah tidak jelas. Besarannya sangat timpang antara pemilik satu dan yang lainnya. Masalah lain adalah kejelasan hukum yang mengatur mengenai tanah. Di satu sisi hukum modern yang berbasis dari peraturan pemerintah kolonial diberlakukan, namun di sisi lain, hukum-hukum adat maupun pola penguasaan tanah yang bersifat feodal juga masih diakui oleh sebagian masyarakat. Maka dari itu perlu pengaturan untuk mengatasi kesemrawutan itu. Maka dari itu setelah proklamasi 17 Agustus 1945, pemerintahan yang baru di bawah Presiden Sukarno berusaha merumuskan sebuah peraturan baru yang diharapkan dapat meredistribusi kepemilikan tanah supaya lebih adil, sekaligus memutus tumpang tindih peraturan hukum yang mengatur tanah. 
 
Restrukturisasi penguasaan tanah bukan suatu hal yang baru. Kebijakan itu telah berlangsung sangat lama di beberapa tempat, tentunya dengan berbagai motivasi dan mekanisme. Merujuk kepada buku Gunawan Wiradi berjudul “Reforma Agraria; Perjalanan yang Belum Berakhir”, reforma agraria adalah sebuah fenomena yang sudah berumur lebih dari 2500 tahun.12  Gunawan Wiradi menempatkan masa pemerintahan Solon (594 SM) di Yunani sebagai tonggak pertama kali dilaksanakannya redistribusi penguasaan tanah. 
 
Di Indonesia, setelah proklamasi, pemerintah yang baru terbentuk mengeluarkan beberapa peraturan yang dimaksudkan untuk memberikan keadilan mengenai penguasaan tanah diantaranya adalah:13 

a. Undang-undang No. 13  tahun 1946, yang menegaskan: hak istimewa (atas tanah) tidak sesuai dengan cita-cita revolusi Indonesia. Artinya: pemerintah punya wewenang mengambil sebagian tanah milik aparatur desa era Mangkunegaran dan kemudian membagikannya kepada para petani penggarap. Meskipun begitu, pemerintah tetap dikenai kewajiban untuk memberi ganti-rugi kepada pemilik tanah dengan harga yang disepakati kedua pihak. Dari peristiwa sejarah ini terbukti bahwa reformasi agraria telah dilaksanakan pemerintahan Sukarno sejak awal kemerdekaan.

b. UU nomor 13 tahun 1948  membenahi peraturan sewa tanah konversi milik bangsawan keraton Yogyakarta. UU ini sendiri diajukan oleh suatu panitia yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah dan organisasi tani—diantaranya: Barisan Tani Indonesia (BTI), yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Aturan perundang-undangan ini bertujuan mengatur ulang sistem upeti berupa uangkasepan14 dan uang dongklakan15 yang biasa dibayar rakyat penggarap kepada pihak keraton.

c. UU Darurat No. 8 tahun 1954 yang salah satu isinya menyebutkan bahwa tindakan pendudukan dan penggarapan lahan eks-perusahaan perkebunan dan tanah partikelir Eropa oleh rakyat bukanlah perbuatan melanggar hukum. Dapat dikatakan bahwa UU Darurat No. 8 tahun 1954 merupakanlegalisasi secara tak langsung bagi aksi-aksi massa rakyat yang menduduki dan menggarap lahan bekas kolonial. Keluarnya UU ini tidak hanya memperhebat pendudukan lahan perkebunan eks-kolonial, tapi juga aksi-aksi pengambil alihan pabrik/perusahaan milik Belanda dan modal asing lainnya oleh kaum buruh.

Karya monumental anak bangsa di masa pemerintahan Sukarno salah satunya adalah UU no 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebagai sebuah produk proses politik yang memakan waktu cukup lama dalam penggarapannya, UUPA diharapkan mengakhiri dualisme hukum mengenai pertanahan di Indonesia sekaligus menjadi menjadi instrumen politik yang memuat substansi sagasan dan panduan implementasi di lapangan mengenai penataan pemilikan tanah yang berkeadilan. Adapun redistribusi tanah yang diamanatkan UUPA No.5/1960 dilaksanakan melalui tiga tahap:16 

a.    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1961, yang merupakan aturan turunan UU No.5/1960, dilakukanlah pendaftaran tanah di seluruh teritori RI.

b.    Setelah dilakukan pendaftaran tanah, tahapan selanjutnya adalah penentuan tanah yang dikategorikan “tanah lebih” serta pembagiannya kepada petani tak bertanah berdasarkan PP No 224 tahun 1961.

c.    Di tahap ketiga sampai pada pelaksanaan bagi hasil produksi pertanian yang berdasarkan UU No.2/1960 tentang perjanjian bagi hasil (PBH).

Sayang sekali, ide mengenai reforma agraria ini kemudian kandas dengan munculnya pemerintahan Orde Baru yang lebih bercorak kapitalis. Beberapa peraturan yang muncul di era Orde Baru substansinya justru bertentangan dengan semangat UUPA yaitu redistribusi lahan menuju tatanan yang lebih berkeadilan. Dikarenakan sifatnya yang mengandalkan investasi (terutama asing) untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, beberapa kemudahan diberikan kepada investor-investor yang masuk ke Indonesia, termasuk dalam hal mendapatkan hak pengelolaan tanah. Orde Baru berharap bahwa dengan semakin banyaknya aliran investasi di Indonesia, maka akan terjadi tetesan-tetesan ke bawah yang akan membantu menaikan kesejahteraan rakyat. Salah satu dampaknya adalah banyaknya tanah-tanah yang pengelolaanya diserahkan kepada perusahaan-perusahaan termasuk dengan menggusur masyarakat apabila terjadi perlawanan. Kenyataanya setelah 32 tahun berkuasa, krisis ekonomi menghantam Indonesia, dan menjalar menjadi krisis politik. Akhirnya ketika pemerintahan Prosiden Soeharti tumbang, justru tumpukan hutang yang diwariskan kepada pemerintahan yang baru (pasca reformasi ‘98).17  
 
Pemerintahan pasca jatuhnya Orde Baru dalam beberapa kesempatan sesekali menyinggung mengenai perlunya kembali meninjau ide-ide reforma agraria maupun kembali melaksanakan amanat UUPA, namun dalam kenyataanya seringkali berakhir sebatas retorika belaka. Konflik-konflik antara masyarakat dengan perusahaan baik swasta maupun milik pemerintan masih menjamur bahkan seringkali meletupkan kekerasan dalam intensitas yang besar. Aparat pemerintah justru seringkali melakukan tindakan represif dengan menekan aspirasi masyarakatnya sendiri dan cenderung berpihak kepada perusahaan. Dalam konteks ini, terdapat paradoks antara ucapan atau komitmen, antara mendukung reforma agraria dengan tindakan yang dilakukan yang ternyata justru berlawanan dengan wacana tersebut. 
 
Seharusnya, dengan dampak jatuhnya korban jiwa manusia  yang kerap kali terjadi dalam konflik-konflik agraria, sudah bisa ditarik pelajaran bagi pemerintahan di era reformasi: bahwa ketidakadilan dalam penguasaan tanah masih menjadi masalah yang sangat krusial bagi rakyat. Pemerintah seharusnya belajar dari sejarah bahwa model “Rumah Terbuka” seringkali meminggirkan hak-hak rakyat untuk mendapat penghidupan yang layak terutama dalam hal akses atas tanah. Maka, tak heran perlawanan atas peguasaan/penyerobotan tanah terus terjadi akibat rakyat merasa keadilannya terenggut.  (Pandu Yuhsina Adaba)

Endnote:

1 Pernyataan Abdul Hamid, paman alm. Angga. http://www.tempo.co/read/news/2012/07/30/063420175/Versi-Warga-Soal-Kematian-Bocah-12-Tahun-Ogan-Ilir diakses 6 Agustus 2012.

2 Berdasarkan pernyataan Budiman Sujatmiko, Anggota Komisi II DPR-RI. http://politik.vivanews.com/news/read/278440-budiman-pdip–289-tewas-akibat-sengketa-tanah diakses 8 Februari 2012. 

 

3 Disampaikan oleh Abet Nego kepada Tempo pada tanggal 29 Juli 2012. http://www2.tempo.co/read/news/2012/07/29/173419966/p-7000-Konflik-Agraria-Potensial-Kisruh diakses 6 Agustus 2012. 

 

4 Sumber Artikel web Walhi 22 Desember 2011: http://www.walhi.or.id/en/ruang-media/siaran-pers/1842-petani-senyerang-kembali-lakukan-aksi-pendudukan-lahan.html diakses 8 Februari 2012. 

 

5 Sumber Sindo 6 Februari 2012 : http://www.sindonews.com/read/2012/02/06/447/570405/rusuh-ribuan-warga-morowali-bakar-pt-inco diakses 8 Februari 2012. 

 

6 Aksi warga sempat diliput di beberapa media diantaranya: http://regional.kompas.com/read/2011/12/22/18412210/Warga.Blokir.Pelabuhan.Sape.Bima dan http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/28/50406/Warga-Sudah-Mentok,-Makanya-Blokir-Pelabuhan-Sape- diakses 6 Agustus 2012. 

 

7 Substansi dari pernyataan Muhaimin kepada SBY untuk segera tuntaskan Reforma Agraria. Meskipun sebenarnya cukup konyol mengingat Muhaimin adalah bagian dari Kabinet dibawah pemerintahan SBY. Dalam artikel tersebut, Muhaimin juga sempat menyatakan bahwa adanya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Untuk itu perlu ada revisi dan penyempurnaan kembali kepada keberpihakan rakyat khususnya petani yang merupakan mata pencaharian mayoritas masyarat Indonesia. Berita selengkapnya di http://www.kabarbisnis.com/read/2832199 diakses 6 Agustus 2012. 
 

8 Disampaikan Henri Saragih ketika ketika memperingati ulang tahun ke-14 Serikat Petani Indonesia (SPI) di lahan pertanian warga Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat. Dalam peringatan itu, hadir puluhan perwakilan serikat tani dari Indonesia maupun luar negeri. Henri Saragih menyebutkan bahwa saat ini sedikitnya 200 juta petani dari 170 organisasi petani di 70 negara tercatat sebagai anggota La Via Campesina. http://www.mediaindonesia.com/read/2012/07/15/333374/21/2/Henry-Saragih-Desak-lagi-Pemerintah-Serius-Laksanakan-Reforma-Agraria diakses 6 Agustus 2012. 

 

9 Disampaikan oleh Anwar Saddat (Direktur Eksekutif WALHI Sumsel) ketika mendesak Pemprov Sumsel untuk melaksanakan amanat UUPA 1960. http://www.antaralampung.com/berita/263040/walhi-ingatkan-kewajiban-laksanakan-reforma-agraria diakses 6 Agustus 2012. 

 

10 Dalam rangka pidato awal tahun 2007 di TVRI (31/01/2007 malam, Presiden SBY sempat menyinggung rencana pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria (Reforma Agraria). Pada intinya pemerintah dibawahnya akan melakukan redistribusi tanah negara kepada petani-petani termiskin. 

 

11 Diambil dari paragraf pertama Pidato berjudul “ Penghapusan Hak Milik Tanah; Memorandum untuk Robert Applegarth, 3 Desember 1869”. Terjemahan dari “The Abolition of Landed Property, Memorandum for Robert Applegarth, December 3 1869” dalam http://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1869/PenghapusanHak.htm diakses 9 Agustus 2012. 

 

12 Sebenarnya ini bersifat spekulatif mengingat tidak tertutup kemungkinan adanya upaya lain yang berumur lebih tua namun mungkin tidak tercatat dalam sejarah.  Lihat: Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir, Yogyakarta, Insist Press, 2000, hlm. 35. 

 

13 “Reforma Agraria di Era Bung Karno”  dalam  http://seputar-marhaenis.com/2012/04/reformasi-agraria-di-era-bung-karno.html  diakses 9 Agustus 2012. 

14 (Jw.) sistem dongklakan dan Kasepan ini adalah upeti yang dibayarkan rakyat penggarap kepada pihak keraton sebagai  pihak yang dianggap sebagai pemilik/penguasa tanah dalam sistem feodal. Sumber: http://bung-asbar.blogspot.com/2012/09/menyambung-coretan-kawan-menuju-hari.html diakses 30 Januari 2012.

15 (jw.) uang kasepan adalah uang yang dibayarkan petani sebagai ganti rugi pembangunan desa 

 

16 http://seputar-marhaenis.com/2012/04/reformasi-agraria-di-era-bung-karno.html diakses 9 Agustus 2012 

17 Gunawan Wiradi, op.cit., hlm.  159. 
 
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s