Sudahlah, akuil…

Sudahlah, akuilah saja kalian nggak punya nyali

Oleh: Pandu Yuhsina Adaba

Suatu ketika seorang kawan bertanya kepada saya mengenai pendapat saya tentang “kebebasan berpikir yang kebablasan”. Pertanyaan itu muncul manakala saya memposting sebuah tulisan dari Rahmad Agus Koto di jejaring sosial dunia maya. Menurutnya, kebebasan berpikir sama sekali tidak boleh dibatasi demi kemajuan ilmu pengetahuan. Jawaban saya cukup enteng dengan menunjukkan paradoks kebebasan berpikir. Saya katakan: bagi orang yang memuja kebebasan berpikir, tidak ada ruang untuk melarang orang lain berpikir bahwa kebebasan berpikir itu kadang kebablasan. Disitulah letak paradoks kebebasan berpikir.

Permasalahan sebenarnya adalah motivasi pertanyaan yang coba saya terka dari pertanyaan itu. Dia muncul saat terjadi penyerangan sebuah diskusi tentang buku Irshad Manji di Salihara. Kejadian serupa kemudian terulang di kantor LKis Yogyakarta. Tidak ketinggalan, diskusi serupa yang sedianya akan diselenggarakan CRCS UGM dilarang oleh otoritas rektorat. Lantas pendulum pembicaraan intelektual kita segera beralih ke perdebatan mengenai mimbar kebebasan. Membelah antara yang pro dan yang kontra.  Sebagian membela penyerang dengan argumentasi melindungi agama dan kebudayaan, sebagian yang lain mengritik dan mencaci dengan argumentasi bahwa kebebasan pemikiran tidaklah sekali-kali boleh dibatasi.

Kebebasan berpikir tentu adalah keniscayaan. Orang bebas berpikir apapun karena apa yang ada di dalam pikiran adalah hanya Tuhan dan orang itu sendiri yang tahu. Bahkan seorang Ibupun tidak bisa mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang sedang dipikirkan sang anak. Bahkan seorang istripun tidak bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan sang suami. Kalaupun orang ingin tahu bisa dengan cara bertanya, dan kemudian dijawab oleh yang bersangkutan. Itupun dengan catatan bahwa orang yang ditanyai menjawab dengan jujur. Siapa yang bisa menggaransi kejujuran itu? Ketika melihat seseorang berlari, bisa jadi orang itu mengejar sesuatu, ingin berolahraga, atau berlari tanpa alasan.

Maka sebenarnya yang sedang kita bicarakan adalah bukan mengenai kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir sudah pasti adalah sebuah keniscayaan, meskipun dengan pola dan kemampuan pikiran masing-masing. Yang kita bicarakan adalah mengenai kebebasan menyebarkan pemikiran. itulah yang bisa dibatasi atau dibebaskan oleh sesama manusia. Sementara manusia tidak akan bisa membelenggu kebebasan berpikir kecuali dengan mengakhiri hidup seseorang sehingga alat berpikirnya ikut mati.

Kedatangan Irshad Manji dan bukunya

Baiklah, mari kembali kepada senyata-nyatanya kejadian yang dihadapi. Irshad Manji datang jauh-jauh dari negerinya, membawa “sebuah pemikiran hasil kebebasan berpikirnya” untuk disebarluaskan. Laskar-laskar yang menolak melaksanakan” hasil kebebasan berpikirnya” dengan menyerang acara Diskusi buku Irshad Manji. Kloplah sudah, hasil kebebasan berpikir betemu dan jadilah saling baku pukul secara intelektual maupun secara fisik.

Mimbar kebebasan mendadak menjadi penting bagi banyak orang. Ketika rektor UGM melarang diskusi buku Irshad Manji yang sedianya akan diselenggarakan CRCS, orang lalu beramai-ramai mencaci maki sang rektor. Sebagian lagi mendukung rektor dan menganggapnya pahlawan yang melindungi kebudayaan/agama.  Orang-orang lupa bahwa seminggu sebelumnya terjadi bentrokan di Gandekan Solo antara warga kampung dengan sebuah ormas keagamaan yang disinyalir adalah MMI. Dalam bentrokan itu, tangan Ngatiman (seorang tukang tambal ban) tertebas pedang hingga nyaris putus di kios tambal ban miliknya sendiri. Kadang gemas melihat tingkah intelektual kita yang lebih banyak abai dengan nasib orang-orang seperti Ngatiman. Mereka lebih sibuk memikirkan ruang ekspresi pemikiran mereka. Entah bagi mereka darah Ngatiman yang mengucur itu mungkin tidak berharga sehingga tidak penting untuk dibahas. Bahwa jikalau dengan peristiwa itu tangan Ngatiman tidak dapat lagi digunakan untuk menambal ban, itu adalah urusan Ngatiman. Termasuk bagaimana Ngatiman mencari nafkah untuk anak istrinya jika tidak dapat nambal ban lagi adalah urusan Ngatiman, bukan urusan intelektual.

Saya melakukan test case sederhana melalui jejaring sosial dunia maya. Saya coba pantau pernyataan-pernyataan yang muncul di akun kawan-kawan yang merasa/mengklaim/dianggap sebagai intelektual. Selama hampir dua minggu setelah kejadian bentrok di Solo (atau sekitar lebih dari seminggu sejak kejadian penyerangan diskusi Irshad Manji di Salihara). tidak pernah nama Ngatiman muncul. Semua berkonsentrasi pada gangguan terhadap mimbar kebebasan. Kesimpulan saya sederhana : mereka memang tidak sedikitpun punya empati terhadap nasib orang-orang seperti Ngatiman.

Beberapa pernyataan konyol yang sempat terpantau justru muncul dari kawan-kawan liberal. Mereka berkeluh kesah mengenai absennya negara dalam memberikan perlindungan. Sesuatu yang bagi saya merupakan paradoks jika merujuk pada nilai dasar yang mereka anut. Bukankah mereka mengagungkan kebebasan dan sebisa mungkin menghilangkan segala sesuatu yang bisa menimbulkan ikatan? Dan keberadaan negara sering kali mereka caci-maki sebagai otoritas yang merenggut kebebasan? Bukankah mereka-mereka ini yang lantang berteriak mengenai pentingnya meminimalisir peran negara dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar? Maka celetukan seorang kawan menjadi pernyataan sangat berati bagi saya. “Kenapa orang-orang liberal merengek-rengek minta perlindungan kepada negara ketika mereka terancam? Kenapa tidak minta kepada pasar yang selama ini mereka puja-puja?”

Perang adalah Diplomasi Dalam Bentuk Kekerasan Karena Kata-Kata Sudah Tidak Cukup

Lady Gaga batal mengadakan konser di Jakarta (Mei/2012) karena ditolak oleh beberapa ormas keagamaan, salah satunya tentu yang paling ngetrend: FPI. Caci maki kepada FPI semakin menjadi-jadi. Dan dalam tulisan inipun saya tidak mengambil posisi untuk membela sekumpulan petarung berbaju koko/berjubah putih yang hobinya pakai sorban itu. Saya hanya ingin mencoba melihat lebih objektif tentang kejadian-kejadian yang banyak dikaitkan dengan anak buah Habib-Habib bersorban itu.

Begitu bersemangatnya orang-orang (yang beberapa diantaranya mengaku/dianggap sebagai intelektual) membela konser Lady Gaga. Seolah dunia mau runtuh jika Lady Gaga tidak jadi mengadakan konser di Jakarta. Dan lagi-lagi yang diteriakkan adalah “toleransi” serta menyampaikan pendapat dengan damai dan tidak memaksakan kehendak. FPI dianggap sebagai ormas yang suka memaksakan kehendak dengan jalan kekerasan untuk itulah mereka sah dicaci maki. Baiklah mari kita coba untuk mencari second opinion. Mari kita bahas di paragraf selanjutnya.

Selama ini pertanyaan yang kerap dilontarkan kepada FPI terkait aksi-aksinya adalah: mengapa hanya pornografi yang didemo? Kenapa hanya fokus ribut masalah miras? Kenapa sering ganggu rumah ibadah ilegal agama lain? Dan kemudian pertanyaan yang seolah retorik namun bertujuan untuk menjatuhkan segera menyusul: Kemana FPI saat terjadi kasus korupsi ?? Kemana FPI ketika ada TKI yang di pancung ?? Kemana FPI saat terjadi bencana alam ?? terkait hal ini jawaban yang kemudian muncul dari FPI biasanya: pemberitaan media tidak pernah berimbang. Seringkali tindakan kekerasan FPI ditayangkan dengan intensitas berlebih sementara tindakan-tindakan seperti Baksos, penanganan bencana, dan kegiatan kemanusiaan yang lain tidak pernah diliput.[1]

FPI melakukan tindak kekerasan yang dalam pengertian mereka masuk dalam kategori “mencegah kemunkaran”. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadist “Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”[2] Apa yang dilakukan FPI seringkali sudah disertai alasan penguat. Seringkali FPI berargumen bahwa penggunaan kekerasan adalah jalan terakhir setelah mereka menempuh prosedur-prosedur formal seperti melaporkan kepada yang berwajib, mengirim surat, dll. [3] Argumen itu akan membawa kita pada sebuah pemikiran bahwa aparat yang seharusnya berwenang telah mendapat laporan dari FPI dan tidak melakukan tindakan, maka kemudian FPI melakukan tindakan sendiri.

Dalam beberapa kasus semisal penggerebekan penjual miras dan tempat prostitusi, tindakan FPI ini meskipun bisa dianggap melanggar hukum, namun juga banyak mendapat simpati dari masyarakat yang jengah terhadap penyakit masyarakat. Yah memang benar, FPI mengambil alih tugas kepolisian dalam memberantas prostitusi dan minuman keras. Lalu ketika itu dilakukan dalam kondisi dimana POLRI tidak mau bertindak tegas terhadap miras dan prostitusi lantas masyarakat harus diam? Justru dalam beberapa hal kita harus sepakat bahwa masyarakat harus berinisiatif, bukan Cuma mengemis pada pihak yang jelas-jelas tidak akan membantu.

Nyali Yang Telah Mati

Situasi seperti ini hanyalah repetisi dari begitu banyak moment yang pernah berlalu. Coba ingat peristiwa penyerangan acara AKKBB di Monas oleh FPI dengan dalih adanya unsur Ahmadiyah disana. Coba ingat pelemparan kantor Kemendagri gara-gara wacana pembatalan UU pornografi. Coba ingat berapa banyak warung makan yang dipaksa tutup siang hari pada bulan Ramadhan. Bukankah sejak dulu FPI ya sudah seperti itu? Lalu kenapa tiap terjadi kekerasan oleh FPI seolah-olah kita mesti kaget? Kita tidak perlu kaget karena itu sudah sering terjadi. Jika kita orang yang mau belajar dari pengalaman, maka kita sama sekali tidak perlu kaget.

Adalah suatu hal yang konyol jika seseorang dihajar dirumahnya sendiri. menandakan sebuah kelemahan yang begitu akut. Menandakan ketiadaan kemampuan mempertahankan diri. Orang boleh mangklaim bahwa dia mencintai perdamaian dan membenci kekerasan. Tapi bagi saya, sungguh sesuatu yang memalukan apabila melindungi diri di kandang sendiripun ternyata tidak mampu.

Maka tak perlulah lagi kita mengklaim diri sok cinta damai, tapi sebenarnya ketakutan kita mengalahkan rasio sederhana. Rasio bahwa seseorang yang diserang harus bertahan. Rasio bahwa seseorang yang didzalimi harus membela diri.  Ada baiknya kita mengakui dengan jujur bahwa kalangan intelektual telah mati nyalinya, bahkan untuk membela pemikirannya sendiri. Apabila membela pemikiran sendiri saja sudah tidak berani, lantas siapa yang akan percaya dengan pemikiran itu?


[1] Paragraf ini diilhami sebuah artikel di blog detik berjudul “Mari Lebih Objektif Menilai FPI”. Untuk lebih detailnya silahkan lihat di http://ocehanburung.blogdetik.com/2012/05/25/mari-mencoba-lebih-objektif-menilai-fpi/ yang saya akses tanggal 24 Mei 2012.

[2] Kutipan sebuah Hadist yang diriwayatkan HR Muslim.

[3] Validitas mengenai kebenaran FPI sebelum melakukan tindakan keras sudah terlebih dahulu menggunakan jalur prosedural memang beklum bisa diyakini. Namun argumen ini masuk akal juga. Silahkan baca http://ocehanburung.blogdetik.com/2012/05/25/mari-mencoba-lebih-objektif-menilai-fpi/ yang saya akses 24 Mei 2012.

Iklan

Pilkada Langsun…

Pilkada Langsung Bukan Satu-Satunya Tafsir Demokrasi

Oleh: Pandu Yuhsina Adaba

Coba anda sebutkan dimana ada pemilihan kepala daerah (di Indonesia) yang tidak diwarnai money politics? Begitulah pertanyaan yang sempat dilontarkan oleh I Gusti Putu Artha[1] dalam sebuah diskusi  di P2P LIPI mengenai evaluasi format pemilukada. Tentu itu adalah pertanyaan yang retorik mengingat orang awam sekalipun pasti akan menjawab  “tidak ada”. Pertanyaan ini menjadi penting untuk mendorong kita merenungkan kembali makna demorasi yang sedianya dibangun dan dihidupkan melalui keberadaan pemilukada langsung saat ini. Benarkan dia telah menjadi media pembelajaran sekaligus penerapan demokrasi yang lebih membumi dalam masyarakat? Ataukah justru dia menjadi biang keladi atas permasalahan-permasalah baru yang muncul, yang menambah keruwetan di negeri tercinta ini.

Ongkos Yang Begitu Mahal tidak menjamin menghasilkan Pemimpin yang baik

Kabupaten Minahasa Selatan, melaksanakan pemilukada pada tahun 2010 dengan menelan biaya sekitar 13 milyar rupiah untuk 2 putaran. Sedianya, anggaran yang direncanakan dalam APBD hanya 9 Milyar dengan asumsi Pemilukada hanya berlangsung 1 putaran[2]. Apa yang terjadi kemudian? Pemerintah Kabupaten mesti menggeser beberapa pos pembiayaan SKPD untuk menalangi pelaksanaan pemilukada putaran kedua. Kasak kusuk di kalangan elit menyebut bahwa pos pembiayaan SKPD yang digeser ini berasal dari dana pendidikan. Kebenarannya belum bisa dijamin valid. Namun darimanapun dana itu berasal, kita sadar bahwa tentu akan menganggu jalannya pelayanan publik.

Bukan cuma Kabupaten Minahasa Selatan yang menanggung beban peyelenggaraan pemilukada  dengan ongkos tinggi. Angka Fantastis misalnya kita lihat pada rencana pembiayaan pemilukada DKI Jakarta 2012 yang mencapai angka 250 Miliar rupiah. Atau yang lebih fantastis adalah rencana Pilgub Jawa Timur 2008 yang mencapai angka setengah trilliun. Bahkan untuk rencana  penyelenggaraan Pilgub Jawa Timur 2013 diajukan angka sebesar 504 Milliar Rupiah.[3]  Begitu besar duit rakyat mesti dihabiskan untuk membiayai proses pemilihan pimpinan daerah yang belum tentu hasilnya adalah pemimpin yang baik.

Walikota Tomohon adalah contoh konyol hasil pemilukada. Dilantik di Kantor Kemendagri Jakarta dalam rapat DPRD karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai tahanan untuk suatu kasus korupsi.[4] Data yang lebih mengejutkan muncul dari Kemendagri.  Ada 155 kepala daerah seluruh Indonesia yang tersangkut masalah hukum, 17 di antaranya adalah gubernur. Jika di negeri kita ada 33 propinsi sehingga ada 33 gubernur, artinya lebih dari separuh gubernur yang tersangkut masalah hukum.[5] Pada bulan April 2012, Mendagri disebutkan akan menandatangani pemecatan 4 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum.[6] Data itu akan semakin menguat dengan temuan PPATK yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 2300 rekening kepala daerah dan keluarga yang ternyata bermasalah dan mencurigakan.[7] Seperti itukah hasil yang diharapkan dari sebuah proses pemilihan pemimpin yang menelan biaya besar?

Partisipasi masyarakat rendah, preferensi dalam memilih diragukan

Mari coba sedikit beralih kepada para rakyat yang dalam hal ini diposisikan sebagai pemilih dalam proses pemilukada. Sebuah tulisan menyebutkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilukada  di Medan 35 persen, Surabaya 50 persen, Trenggalek 50-60 persen, Sleman 70 persen.[8] Data mengenai angka partisipasi pemilih dalam pilkada dari berbagai sumber bisa saja berlainan. Namun fakta dilapangan menunjukan bahwa preferensi pemilih dalam memilih calonnya banyak didasari pertimbangan jangka pendek.[9] Politik uang berpengaruh cukup signifikan dalam menentukan pilihan publik. Maka muncul anggapan “jika ingin maju sebagai kepala daerah, harus punya duit banyak”. Ini tentu saja logika yang fatal. Seorang pemilih seharusnya dipilih dari kompetensi dan komitmennya, bukan dari kekayaanya. Fakta yang terjadi dilapangan dan diamini oleh masyarakat awam: orang berkomitmen dan berkompetensi ingin maju sebagai kepala daerah tapi tidak punya uang akan dianggap konyol.

Lazimnya di seluruh daerah di Indonesia terutama di pedesaan, KPU dan LSM-LSM masih melakukan sosialisasi tatacara pencoblosan/pencontrengan menjelang pelaksanaan pemilu/pemilukada. Ini juga tentunya konyol. Bagaimana mungkin kita mengharapkan adanya preferensi yang lengkap untuk memilih kepala daerah dari masyarakat yang tatacara memilihpun masih harus diajari, itupun masih ada yang salah setelah diajari.?

Pemilihan Lewat DPRD Bukan Tidak Demokratis

Dalam sebuah obrolan di desa Sapa Barat (bagian dari Kec Tenga Kab Minahasa Selatan), saya tanya kepada beberapa orang “apakah anda lebih setuju kepala daerah dipilih langsung atau dipilihkan oleh wakil-wakil yang telah anda pilih di DPRD?” beberapa yang lebih suka dengan pemilihan langsung menyatakan alasan bahwa pemilihan langsung lebih demokratis. Logika seperti ini banyak berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya. Inilah logika yang menurut saya kurang pas. Baik pemilihan di DPRD maupun Pemilukada secara langsung bagi saya sebenarnya sama-sama memenuhi kaidah demokrasi, hanya yang membedakan adalah biayanya. Pemilukada langsung membutuhkan biaya lebih mahal.

Sekarang, mari berpikir secara jernih. Anggota DPRD adalah wakil rakyat juga, yang dipilih secara langsung oleh rakyat lewat proses pemilihan umum. Artinya, dia diasumsikan bisa mewakili aspirasi rakyat termasuk dalam memilih pemimpin daerah. Kalau kemudian muncul kenyataan bahwa wakil rakyat tidak dapat mewakili aspirasi masyarakat, artinya kesalahan justru ada pada saat memilih sang legislator. Benarkah ketika rakyat meilih seorang legislator telah menggunakan pertimbangan yang baik dan benar? Ataukah sekedar preferensi jangka pendek? Disitulah letak masalahnya. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, baik secara langsung maupun lewat DPRD, sama-sama bisa dianggap demokratis. Keduanya juga sama-sama tidak dapat menjamin bahwa hasil yang didapatkan dalam proses pemilihan akan menghasilkan pemimpin daerah yang baik.

Selanjutnya mari kita coba lihat beberapa keuntungan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Pertama tentunya pada masalah biaya penyelenggaraan.  Pemilihan kepala daerah lewat DPRD bisa menghemat pengeluaran APBD. Dengan begitu, APBD bisa lebih banyak digunakan untuk melakukan pelayanan publik dan pemberdayaan rakyat. Kedua, potensi konflik horizontal bisa lebih ditekan. Pemilukada secara langsung biasa diikuti acara-acara pengerahan massa dalam kampanye yang sering berujung bentrok antar pendukung kandidat. Dengan mengembalikannya ke DPRD, acara-acara mobilisasi masa akan hilang sehingga potensi kkonflik berkurang.

Keuntungan ketiga adalah hilangnya politisasi birokrasi. Proses pemilukada seringkali jadi buah simalakama bagi birokrasi daerah, trutama jika ada incumbent yang mencalonkan diri. Mau-tak mau para pegawai sering dimobilisasi oleh incumbent sebagai sarana kampanye, hal itu masih sering ditambah resiko penggunaan program-progran yang didanai dengan uang pemerintah sebagai alat kampanye. Dengan mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ke DPRD, resiko politisasi birokrasi bisa berkurang.

Akhir kata, dengan tulisan ini saya mengajak untuk membuka diri kepada kemungkinan mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ke DPRD. Percayalah bahwa pemilihan di DPRD juga bisa demokratis.


[1] saat diskusi masih menjabat sebagai salah satu komisioner KPU Pusat.

[2] Saya sempat ngobrol dengan Yournie Sendow (Ketua KPU Kab Minahasa Selatan) dalam sebuah  pertemuan di FISIP Unstrat Manado, bulan April 2012.

[9] penulis sempat melakukan obrolan dengan beberapa orang awam terkait preferensi dalam memilih kepala daerah di beberapa kabupaten seperti Lombok Timur, Minahasa Selatan, Sleman, Gunungkidul, Bantul, Cilacap, Bima, Ponorogo, Semarang, dan Lampung.

Absennya Negara…

Absennya Negara dan Inisiatif Masyarakat.

Oleh: Pandu Yuhsina Adaba

Pertengahan Februari 2012, pemuda-pemuda Dayak di Palangka Raya menolak kedatangan rombongan petinggi Front Pembela Islam. Mereka beramai-ramai mendatangi Bandara Tjilik Riwut untuk menghadang pesawat Sriwijaya Air yang mengangkut 4 orang pengurus FPI. Akhirnya keempat pengurus FPI itu kembali diterbangkan ke Jakarta. Masyarakat Dayak juga melakukan aksi yang  dipusatkan di Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan penolakan atas kehadiran ormas tersebut.  Lukas Tingkes menjelaskan “Penolakan terhadap FPI bukan karena sentimen agama, tetapi karena selama ini, FPI dinilai identik dengan kekerasan dan anarkisme,”.[1]

FPI merespon tindakan masyarakat Dayak dengan keras. Tudingan dialamatkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah: Teras Narang. Habib Rizieq menuduh bahwa Teras Narang telah melakukan pembiaran, bahkan berada di balik aksi warga menolak kedatangan FPI. Rizieq bahkan menyebutkan bahwa warga yang melakukan aksi sebenarnya adalah preman binaan Teras Narang, bukan warga Dayak. Terkait hal itu, FPI melaporkan Teras Narang kepada Polisi.[2] Munarman yang merupakan salah satu petinggi FPI bahkan menyebut Masyarakat Dayak yang melakukan aksi penolakan sebagai kafir harbi yang halal darahnya.[3]

Temuan tim Pusat Penelitian Pilitik (P2P) LIPI yang dimotori oleh Mardyanto Wahyu Tryatmoko menyatakan bahwa: Salah satu hakekat latar belakang konflik adalah ketakutan atas kebijakan atau aktivitas komunitas lain.  Temuan lain dari tim ini adalah bahwa salah satu faktor yang menyebabkan menyebabkan konflik sulit terselesaikan dengan baik adalah kelemahan  kapasitas lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan.[4]

Mengacu kepada peristiwa penolakan FPI di Kalteng, kita bisa menduga bahwa masyarakat Dayak mempunyai ketakutan dengan kehadiran FPI di daerahnya. Track record penggunaan kekerasan oleh FPI dalam aksi-aksinya sudah cukup terkenal. Terakhir adalah insiden pengrusakan kantor Kemendagri ketika FPI melakukan demonstrasi terkait pembalan perda miras. Aksi-aksi kekerasan FPI juga banyak dilakukan di bulan Ramadhan dengan cara menutup paksa warung-warung makan yang buka di siang hari. Tentunya bisa dipahami ketakutan yang muncul di kalangan masyarakat Dayak apabila FPI beridiri di daerahnya, aksi-aksi serupa akan muncul.

Kapasitas pencegahan dan penyelesaian konflik yang dimiliki oleh pemerintah juga lemah. Dalam beberapa kasus kekerasan yang dilakukan FPI, pemerintah terkesan melakukan pembiaran. Padahal sudah cukup banyak fakta yang menunjukkan bahwa FPI seringkali menempuh jalur kekerasan dalam menyuarakan kepentingannya. Peristiwa penyerangan terhadap ahmadiyah di Monas, Penutupan warung-warung makan yang buka di siang hari, hingga perusakan kantor kemendagri seolah tidak memberikan pelajaran. Sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang keberadaan organisasi-organisasi semacam FPI dengan tersedianya fakta-fakta tersebut. Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan FPI.

Mengutip pendapat Pengajar Hukum Tata Negara UIN Jakarta, Ismail Hasani aksi warga Dayak itu juga bisa dilihat sebagai bentuk kekecewaan atas ‘kekebalan’ hukum bagi kelompok masyarakat yang melakukan aksi kekerasan dan melawan hukum.[5] Warga dayak sebenarnya memahami bahwa keberadaan FPI dijamin oleh undang undang sebagaimana yang diungkapkan oleh Yansen Binti “FPI merupakan organisasi masyarakat yang dilindungi undang-undang, namun sepak terjangnya selama ini identik dengan anarkisme dan kontradiktif dengan filosofi Huma Betang di Kalteng”. [6]

Ya begitulah jadinya, kalau negara/rezim/pemeringtah absen dalam menjamin hak-hak warganya, atau justru terlibat dalam mengebiri hak-hanya, kejadian-kejadian serupa akan berulang. Masyarakat kadang mempunyai inisiatif sendiri, spontanitas sendiri, dan mereka lebih yakin dengan hal itu daripada harus mengemis-ngemis kebijakan pemerintah.


[1] Lukas Tingkes adalah Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kalimanta Tengah. Berita didapat dari http://berita.liputan6.com/read/376884/warga-dayak-tolak-fpi diakses tanggal 13 Februari 2012.

[2] Habib Rizieq Syihab adalah Ketua FPI. http://nasional.inilah.com/read/detail/1829583/fpi-penyerang-preman-binaan-bukan-warga-dayak diakses 13 Februari 2012.

[4] Mardyanto Wahyu Tryatmoko dkk; Laporan Akademik II Kerangka Pencegahan Konflik di Indonesia, Jakarta 2011, Kerjasama BAPPENAS-PTD-LIPI-UNDP. Lihat bagian pendahuluan terutama halaman 1-4.

[6]Yansen Binti adalah Ketua Gerakan Pemuda Dayak Kalteng. Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/02/11/058383332/Alasan-Warga-Dayak-Tolak-FPI diakses tanggal 13 Februari 2012.