INKONSISTENSI SUBSTANSI KONSTITUSI

Oleh: Pandu Yuhsina Adaba

*tulisan ini adalah review dari buku Dr Aidul Fitriciada yang berjudul UUD 1945 sebagai revolutiegrondwet

Buku berisi 6 bab ini membawa kita kembali kepada perdebatan sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang  Dasar 1945 (UUD 1945). Pemaknaan istilah Revolutiegrondwet menjadi pangkal munculnya perdebatan. Kata revolutiegrondwet ini menimbulkan dua penafsiran dominan. Tafsiran pertama adalah bahwa UUD 1945 merupakan “UUD kilat” yang dibuat dalam suasana revolusi seperti yang pernah dikatakan Soekarno dalam sidang PPKI (Halaman 4). Tafsiran ini menjadi argumen kuat bagi para pendukung amandemen bahwa sifat kesementaraan dari UUD 1945 haruslah disempurnakan. Amandemen adalah cara untuk menyempurnakannya. Sebaliknya, tafsiran kedua, revolutiegrondwet juga dapat ditafsirkan sebagai konstitusi yang memuat jiwa revolusi. Jiwa dari sebuah konstitusi adalah sesuatu yang harus dipertahankan, sehingga revolutiegrondwet berarti jiwa revolusi yang tak boleh hilang. Jiwa revolusi itu berwatak nasional dan sosial sekaligus, dan jiwa revolusi itulah yang dipandang dapat membawa Indonesia mencapai tujuan kemerdekaan (halaman 7). Lagi-lagi pernyataan Soekarno di dalam Pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 menjadi dasar argumen bahwa substansi gagasan revolusi dalam UUD 1945 menjadikannya disebut revolutiegrondwet.

Di dalam polemik mengenai tafsiran revolutiegrondwet ini, penulis, Dr. Aidul Fitriciada Azhari mengambil posisi mendukung argumen bahwa Gagasan revolusioner yang terkandung dalam teks UUD 1945 itulah yang menjadikannya disebut revolutiegrondwet. Untuk menguatkan arguman tersebut, bahasan dalam buku ini ditarik kembali ke masa dimana UUD 1945 dirumuskan. Analisa sejarah menjadi aspek penting ketika teks-teks sejarah yang terkait dengan UUD 1945 dijadikan rujukan.

Mencermati konstitusi dari sisi seorang akademisi ilmu hukum menjadi sangat menarik ketika dua cara pandang terhadap peraturan perundangan bertemu. Sisi pertama adalah melihat undang-undang sebagai alat (instrumen politik) untuk melakukan rekayasa sosial mewujudkan masyarakat dengan tipikal tenrtentu. Sisi kedua adalah melihat undang-undang sebagai sebuah produk hukum yang dihasilkan dari sebuah konstelasi politik pada suatu setting waktu dan kondisi tertentu. Buku ini berusaha melihat konstitusi dari kedua sisi itu.

Setting Sosial Sebagai Sebuah Trigger
Penggunaan perspektif postkolonialisme membawa penulis untuk mengupas perjalanan sejarah indonesia berikut konstitusi yang pernah diterapkan di wilayah ini. Mengapa ini menjadi penting? Penulis menjelaskan bahwa untuk memahami teks harus mengaitkannya dengan konteks di mana teks itu terulis.dengan memahami konteks sosial pada masa kolonial, dapat dilihat pemicu dari munculnya gagasan revolusioner yang muncul dan tertuang pada teks UUD 1945 sebagai respon dari kaum yang terjajah.

Konstitusi pada masa kolonial pertama kali adalah Konstitusi 1814 yang menempatkan wilayah Hindia Belanda di bawah wewenang Ratu Belanda tanpa campur  tangan Staaten General / parlemen  (halaman 31). Perubahan besar melanda Kerajaan Belanda. Kekuatan politik (swasta) diluar keluarga kerajaan menuntut untuk dikuatkan perannya dalam menentukan kehidupan politik. Denyut nadi politik liberal muncul dengan menguatnya peran Staaten General. Pada hakekatnya kaum swasta (partikelir) ingin ambil bagian dalam mengeksploitasi wilayah jajahan yang sebelumnya hanya dikuasai negara. Mereka ingin ikut menanamkan modal.

Perbahan konstelasi di Belanda sekitar tahun 1840 ini berimbas pula ke wilayah jajahan termasuk Hindia Belanda. Kaum swasta menginginkan agar negara berfungsi sebatas instrumen penjaga modal saja. Konstitusi menyangkut wilayah jajahanpun “diamandemen” menjadi lebih liberal. Struktur pengelola wilayah jajahan dilengkapi dengan unsur-unsur perwakilan rakyat ( yang anggotanya ditunjuk pemerintah Belanda) yaitu Volksraad (halaman 34-37). Periode ini ditandai dengan munculnya usaha-usaha perusahaan swasta milik partikelir Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda, tentunya dengan harga barang dan upah buruh murah. Sebenarnya antara Golongan konservatif dan liberal terdapat persamaan yaitu melihat bahwa wilayah jajahan harus dieksploitasi untuk kepentingan negara induk, hanya saja persoalan siapa yang memegang pengelolaannya saja yang mebedakan kedua golongan ini.

Apa yang dipaparkan buku ini mengenai periode “liberal” kolonial sejalan dengan tulisan Ricklef (2008) yang menjelaskan tentang perubahan sistem eksploitasi di Hindia Belanda. Ricklef juga memberikan catatan mengenai periode ini adalah lahirnya “generasi terpelajar pribumi”  sebagai akibat dari banyak berdirinya sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Politik etis meskipun banyak pihak menyebutnya lebih kepada sebuah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan (administratif tingkat rendah), namun setidaknya membuat beberapa orang pribumi bisa mengenyam pendidikan yang sebelumnya belum pernah ada dalam khasanah lokal. Embrio pergerakan nasional, Konsepsi Indonesia dan cara pengorganisasian modern muncul di jaman ini. Di sisi lain, sistem kapitalisme swasta mulai beroperasi pula di jaman ini.

Logika penulis tentang liberalisasi di negara induk yang berimbas kepada negara jajahanpun cocok dengan tulisan Bung Karno dalam “Swadeshi dan Massa Aksi di Indonesia”. Bung Karno dalam tulisannya pada tahun 1932 ini memaparkan bahwa corak imperialisme akan dipengaruhi oleh corak kapitalisme yang melahirkannya. Dengan mengambil perbandingan antara India sebagai jajahan Inggris dan Indonesia sebagai jajahan Belanda, bung karno menganalisa hubungan antara corak kapitalisme negara penjajah dengan “gaya imperialisme” yang diterapkan di negeri jajahan, dan akibat terhadap struktur masyarakat di negeri jajahan. ( Ir Soekarno, 1963 Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1, Jakarta, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi halaman 123-129)

Pendapat yang dapat ditangkap dari penulis adalah bahwa periode kekuasaan kolonial dengan sistem kapitalisnya merupakan tekanan berat bagi masyarakat Indonesia (Hindia Belanda). Setting sosial inilah yang menjadi pemicu munculnya gagasan anti kapitalisme dalam benak para founding fahters ketika merumuskan Konstitusi negara. Pengalaman ketertindasan dalam sistem kapitalis kolonial menjadikan mereka tidak ingin Indonesia merdeka nantinya mengalami kondisi yang sama dengan ketika belum merdeka. Revolusi Nasional (merebut kekuasaan politik dari Belanda) tanpa dibarengi revolusi sosial ekonomi (menyusun struktur ekonomi baru yang anti kapitalisme) akan menghasilkan ketertindasan masyarakat yang sama dengan masa kolonial (halaman 43-51) .

INSTRUMEN POLITIK – PRODUK KONSTELASI POLITIK

*Parlementer ke Demokrasi Terpimpin
Perdebatan ideologis mengenai dasar negara mewarnai dinamika menjelang kemerdekaan. Kontestasi golongan Islam dan Nasionalis mengemuka dalam perdebatan di sidang BPUPKI maupun PPKI. Kearifan para founding fathers dalam bermusyawarah membuktikan bahwa sekalipun berbeda paham, kepentingan nasional haruslah diutamakan. Penulis juga menyebutkan bahwa meskipun kehadiran kelompok komunis dan sosialis tidak dominan dalam perdebatan dasar negara, namun ide-ide revolusi sosial tetap muncul (halaman 38). Ide MPR sebagai representasi kekuatan politik rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi disebut sebagai adopsi dari pemikiran Tan Malaka yang mengacu pada Revolusi perancis yang dikombinasikan dengan pemikiran sosialisme. Tokoh-tokoh pergerakan Indonesia seperti Soekarno banyak mempelajari ide Tan Malaka (halaman 17). Pola pembangunan yang mengacu kepada GBHN adalah salah satu cara mnjaga kesinambungan pembangunan dari sebuah pemerintahan ke pemerintahahan selanjutnya. Jadi meskipun rezim berganti, GBHN yang merupakan kristalisasi pemikiran kolektif di MPR tetap menjadi acuan.

Sebagai produk sebuah proses politik, UUD 1945 juga merupakan instrumen rekayasa politik dimana didalamnya terkandung tujuan ideal dari Indonesia merdeka yaitu perubahan dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat nasional, dan perubahan dari masyarakat feodal-liberal-kapitalistik menjadi masyarakat yang berkeadilan sosial. Muatan gagasan revolusi dalam UUD 1945 meliputi asas Kedaulatan Rakyat, Permusyawaratan, Ketuhanan, Kekeluargaan, dan Keadilan sosial. Paham tentang HAM yang tercantum dalam UUD 1945 menolak konsepsi HAM dalan pemikiran liberal, namun mengakui hak indivvidu dalam kerangka pemikiran kolektivisme. (halaman 59-70). Muatan UUD 1945 merupakan penolakan terhadap kapitalisme-liberalisme. Sejalan dengan pemikiran yang muncul menjelang kemerdekaan:

Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih saudara-saudara? Jangan saudara kira bahwa kalau badan perwakilan rakyat sudah ada kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah dilhat di negara-negara Eropa adalah badan perwakilan ini, adalah kaum parlementaire democratie. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? (Pidato Bung Karno di Sidang BPUPKI, “Lahirnya Pancasila”, 1 Juni 1945- Ir Soekarno, 1960, Tujuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi, Jakarta, Panitia Pembina Jiwa Revolusi,  halaman 33)

UUD 1945 sebagai UUD revolusi itu tidak sempat diterapkan secara optimal pada masa revolusi fisik karena menghadapi kondisi perang. Ketika pengakuan kedaulatan dicapai, konskuensi dari klausul dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) menghasilkan situasi yang tidak kondusif. KMB mengakui kedaulatan RIS yang artinya sebuah sistem negara federal. Konstitusi yang berlaku juga konstitusi RIS. Dengan disetujuinya KMB, Indonesia terintegrasi dengan sistem kapitalisme global (IMF dan World Bank). Ketika integrasi antara negara-negara RIS terjadi dan bentuk kembali kepada sistem unitaris NKRI, UUD yang dipakai adalah kombinasi UUD RIS dengan UUD 1945. kombinasi UUD ini sering disebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).  UUDS ini diterapkan sembari menunggu panitia pembuat konsitusi (konstituante) merumuskan Undang-Undang baru yang diharapkan bisa menjadi konstitusi yang komprehensif dan sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia. Ketika Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru dikarenakan perdebatan ideologis yang terlalu kental, muncul ketegangan politik. Kondisi ini menjadi latar belakang munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit itu menjadi tonggak berakhirnya UUDS 1950, kembali menggunakan UUD 1945.

Dengan Belanda, melalui K.M.B., kita mesti mencairkan jiwa revolusi kita di Indonesia sendiri, kita harus berkompromis dengan golongan-golongan yang non-revolusioner: golongan-golongan blandis, golongan-golongan reformis, golongan-golongan konservatif, golongan-golongan kontra-revolusioner, golongan-golongan bunglon dan cecunguk-cecunguk. Sampai-sampai kita, dalam mengorbankan jiwa revolusi ini, meninggalkan Undang-Undang-Dasar 1945 sebagai alat perjuangan.(Pidato Bung Karno: Penemuan kembali revolusi kita- Ir Soekarno,1964, Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2, Jakarta, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, halaman 354 )

Dalam buku ini penulis melukiskan bahwa Dekrit Presiden bukan sekedar respon dari gagalnya konstituante merumuskan konstitusi. Dekrit juga merupakan tonggak kembalinya spirit revolusioner anti kapitalisme-liberalisme. Sebelum dekrit, Indonesia menggunakan sistem politik parlementer yang dirasa banyak pihak, tidak cocok dengan jiwa Indonesia. Kondisi stabilitas politik terganggu dengan terjadinya pemberontakan-pemberontakan (halaman 105-109). Pemberlakuan sistem liberal ini dirasakan menjadi biang keladi permasalahan dalam negeri. Kembali kepada UUD 1945 dipandang sebagai solusi terbaik.

Teks sejarah berbicara mengenai hal yang sama. Pidato Presiden pada  peringatan proklamasi tahun 1959, sekitar sebulan setelah dekrit terang-terang mencela praktek liberalisme yang dilaksanakan periode sebelumnya.

Tetapi apa yang kita lihat sejak kita meninggalkan alam revolusi ke dalam wajah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1950? Liberalisme meracuni kesadaran sosial kita ini, kegotong-royongan kita, keholopiskuntulbarisan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa yang penuh dengan kankernya daerahisme, kankernya sukuisme, kankernya multipartysme, kankernya golonganisme dan lain-lain. Indivisualisme itu musuh terbesar dari ide keadilan sosial. Menyelinap ke dalam kalbunyanya bangsa Indonesia, bangsa yang dari dulu terkenal sebagai bangsa yang bergotong royong. (Pidato Bung Karno: Penemuan kembali revolusi kita- Ir Soekarno,1964, Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2, Jakarta, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, halaman 373 ) 

Era Pasca dekrit dikenal dengan era Demokrasi Terpimpin.Banyak terjadi penyelewengan UUD 1945 di era ini.  Di antaranya penyelewengan itu adalah pengisian MPRS, DPRS, DPAS dengan penunjukan presiden, pengangkatan presiden seumur hidup, pidato presiden dijadikan GBHN. Terlepas dari penyelewangen yang terjadi, gagasan revolusioner berkembang subur di masa demokrasi terpimpin. UU Pokok Agraria, kembalinya Irian Barat, berkembangnya pemikiran politik anti kapitalis subur di masa ini. Terjadinya nasionalisasi aset asing pada tahun 1958 berikut pembatalan persetujuan KMB merupakan bagian dari revolusi nasional. Konstelasi politik dalam dan luar negeri mengakhiri periode demokrasi terpimpin dengan sebuah peristiwa tragis. Kita mengenalnya dengan Gerakan 30 September (G30S). sebuah perstiwa yang masih diselubungi misteri tentang siapa dibalik itu semua.

“Pembangunanisme” Di Era Orde Baru
Terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dianggap sebagai tonggak awal pemerintahan Orde Baru. Sedikit-demi sedikit, kekuasaan Soekarno terkikis dan soeharto muncul sebagai pemimpin baru. Pendulum bergeser ke kanan. Belum genap satu tahun secara resmi Indonesia keluar dari IMF dan World Bank, Soeharto kembali mengintegrasikannya dengan lembaga-lembaga itu. Pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang berorientasi mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Hubungan dengan lembaga-lembaga internasional dan dengan negara-negara barat yang membeku dibuka kembali, yang memungkinkan mengalirnya bantuan luar negeri dan investasi modal asing. Berbagai insentif bagi penanaman modal baik asing maupun dalam negeri diberikan, seperti yang tertuang dalam PMA dan PMDN. (Kwik Kian Gie; 1994, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 487)

Kebijakan yang memacu penanaman modal dikeluarkan pemerintah. Gerbang bagi masuknya modal asing secara formal muncul dengan keluarnya UU No 1 tahun 1967 tentang Penamaman Modal Asing. Meskipun mengijinkan modal asing masuk, pemerintahan orde baru masih membatasi sektor-sektor yang dapat dimasuki modal asing tersebut. Sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara. Hal ini setidaknya masih sejalan dengan prisnsip pasal (33) UUD 1945. Penulis melihat bahwa terbitnya kebijakan yang memacu penanaman modal maupun integrasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional merupakan tindakan yang melanggengkan kapitalisme. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu hasilnya tidak dapat dinikmati masyarakat secara merata karena terkonsentrasi pada segelintir konglomerat saja (halaman 134). Dan bangunan ekonomi yang sempat menjadikan Indonesia disebut sebagai “Macan Asia” itu ternyata rapuh karena sangat bergantung pada konstelasi kapitalisme global. Sebuah catatan yang tepat untuk melukiskan hal tersebut adalah:

Banyak dari wiraswasta kita yang tergantung pada sumber dana dan pasar internasional daripada sumber dana dan pasar domestik. Banyak usahawan kita yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan atau para hartawan internasional, yang beraneka ragam tingkat kemandiriannya di dalam perusahaan patungan itu perusahaan transnasionalnya merasa dia lihai karena bisa menggunakan orang sangat ternama menjadi kompradornya. (Kwik Kian Gie; 1994, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 488)

Gagasan revolutiegrondwet yang anti kapitalisme justru diingkari oleh pemerintahan Orde Baru (halaman 127). Kebijakan kapitalistiknya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan pemerataan dan kemandirian nasional merupakan sesuatu yang bertentangan dengan substansi gagasan revolusioner UUD 1945. Namun memang pada masa orde baru, para pengkritik kebijakan menghadapi situasi sulit karena berhadapan dengan rezim otoriter represif. Selain itu, pada masa orde baru, pemikiran-pemikiran Kiri (Sosialisme-Marxisme) menjadi sesuatu yang tabu. YB Mangunwijaya dalam tulisannya melukiskan:

Orde Baru mentabukan segala yang mengingatkan kepada Karl Marx dan mengutuk kaum kiri, karena memang hakikatnya amat kanan, militeristis, diktatorial. Dan celakanya kapitalistis-konco, suka korupsi, kolusi, dan nepotisme, amat otoriter, jadi betul-betul ekstrem kanan. Oleh karena itu generasi muda tidak pernah berkenalan dengan saripati teori-teori Karl Marx. Lain dari generasi 1920-1930an. Sehingga tidak paham benar bahwa UUD 1945 dan khususnya pancasila itu benar-benar kiri jiwanya. Selain itu tanpa mempelajari (tidak perlu menjadi penganut politis ideologis) Karl Marx, orang tidak akan pernah paham tentang mekanisme mengapa jurang antara si kaya dan ssi miskin makin melebar. Maka kita tahu sekarang,  mengapa generasi muda tidak pernah diizinkan oleh orde baru untuk membuat studi serius tentang apa yang dikatakan Karl Marx daan apa itu sebenarnya sosialisme. Sampai kita tidak tahu, bahwa pada pada hakikatnya Republik Indonesia di desain menurut mahzab sosialisme, namun sosialisme yang disesuaikan dengan situassi dan kondisi  khas Indonesia. Dengan kata lain sosialisme Indonesia. (YB Mangunwijaya; 1999, Menuju Republik Indonesia Serikat, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, halaman212-213)

Neoliberalisme Pasca Soeharto
Krisis moneter yang disusul krisis ekonomi pada periode akhir kepemimpinan Soeharto memunculkan krisis politik. Kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun pada akhirnya dijatuhkan oleh gelombang reformasi pada 1998. catatan menarik dari penulis buku ini adalah adanya kepentingan gobal yang ikut bermain dalam proses jatuhnya pemerintahan Soeharto. Sama seperti kejatuhan Soekarno yang banyak disebut melibatkan skenario pihak asing. Obsesi menikmati alam demokrasi seolah menjadi pemicu gerakan-gerakan yang menentang Soeharto, tentunya dengan dukungan pihak asing pula. Demokratisasi sebagai “nyawa” gerakan reformasi yang mengakhiri rezim 32 tahun itupun ternyata tak luput dari tekanan kepentingan ekonomi global (halaman 138). Perubahan konstelasi dunia pasca perang dingin menyebabkan rezim Soeharto tidak lagi begitu strategis untuk dipertahankan oleh kapitalisme global. Bahkan sebaliknya, gaya otoriter Soeharto dalam memipin menjadi batu sandungan bagi masuknya investasi secara lancar di Indonesia karena dalam beberapa hal, Soeharto masih membatasi sektor-sektor tertentu bagi masuknya modal asing.

Dengan jatuhnya Soeharto, praktis Orde Baru berakhir dan kita mengenal sebuah periode yang disebut sebagai “Era Reformasi”, sebutan bagi era pasca Soeharto. Sebelum Soeharto turun, sempat disepakati skema penyelamatan krisis dengan bantuan dari IMF. Hasilnya justru krisis semakin meluas (halaman 143).
Kehidupan demokrasi pasca soeharto bagi beberapa pihak disebut mengalami peningkatan. (Schulte Nordolt 2007- jakarta, politik lokal di Indonesia, KITLV, halaman 1) Orang bebas berorganisasi, mengeluarkan pendapat, mendirikan partai, bahkan mengkritik pemerintah. Banyak partai baru bermunculan, bahkan pemilihan umum 1999 diikuti oleh 48 kontestan. Sebuah hal yang cukup fantastis dibandingkan selama orde baru dimana pemilu hanya diikuti oleh 3 kontestan yang kontestan itupun merupakan hasil fusi yang dipaksakan.

Fenomena yang menjadi sorotan penulis pada era reformasi terutama adalah terjadinya amandemen UUD 1945. Istilah revolutiegrondwet mengemuka seiring perdebatan pihak-pihak yang terlibat dalam proses amandemen tersebut. revolutiegrondwet dipahami sebagian pihak sebagai “Roh Revolusioner” yang terkandung dalam teks UUD 1945. Sebagian lain menganggap revolutiegrondwet adalah konteks waktu dimana UUD 1945 dibuat yaitu dalam suasana revolusi sehingga perlu disempurnakan jika situasi sudah kondusif. Bagi penganut keyakinan bahwa sugstansi revolutiegrondwet adalah kandungan gagasan revolusi dalam teks UUD 1945, amandemen haruslah mempertahankan substansi gagasan itu (halaman 154-155).

Penulis melihat adanya pengingkaran susbstansi revolutiegrondwet di era reformasi terkait amandemen UUD 1945. MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen bukan lagi lembaga tertinggi negara sebagai pemegang legitimasi kedaulatan rakyat. GBHN sebagai acuan pembangunan pemerintah dihapuskan. Hal ini berakibat kebijakan pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada presiden hasil pemilu langsung. Artinya adalah kesinambungan antar periode pemerintahan tidak lagi terjamin karena setiap terjadi pergantian presiden, bisa saja terjadi perubahan kebijakan secara drastis. Kontinuitas arah kebijakan negara bergantung pada orientasi politik, ideologi, dan masa jabatan presiden (halaman 161). Logika ini kembali kepada logika liberalisme. Mirip dengan apa yang terjadi pada masa berlakunya UUDS 1950. Kedaulatan rakyat dalam penentuan arah kebijakan lewat GBHN yang dirumuskan secara kolektif oleh MPR menjadi hilang. Arah kebijakan pemerintah tidak lagi mempunyai koridor yang baku, yang merupakan hasil pergulatan ide kolektif MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Amandemen UUD 1945 juga menyentuh sebuah pasal krusial yaitu pasal 33 yang mengatur tentang perekonomian. Penulis menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi tidaklah dijiwai oleh Gagasan revolusi nasional dan sosial ekonomi. Substansi gagasn pasal 33 sebelum terjadinya amandemen adalah demokrasi ekonomi. Maksudnya adalah perekonomian haruslah diatur untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Untuk itu, sektor-sektor strategis tidak boleh dikuasai orang-perorang (swasta) karena sektor-sektor tersebut haruslah dikuasai negara dan dikelola untuk kemakmuran bersama (halaman 169). Pasal 33 setelah amandemen justru memasukan prinsip-prinsip baru di dalam ayat penjelasnya. Prinsip-prinsip hasil amandemen tersebut tidak sejalan dengan gagasan kolektivisme pengelolaan sumberdaya ekonomi demi kemakmuran bersama namun justru mendekatkan kepada mekanisme pasar.

Iklan

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.